Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Itu Hanya Imajinasi Pengacara

Kompas.com - 10/05/2011, 23:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman menyatakan bahwa pemberitaan terkait dugaan keterlibatan anggota DPR Fraksi Demokrat, yaitu Muhammad, Nazaruddin, dan Angelina Sondakh, dalam dugaan kasus suap Wisma Atlet hanya imajinasi dari mantan pengacara Rosa, Kamaruddin Simanjuntak. Menurutnya, Demokrat tetap menunggu hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kalau pengacara itu kan dari awal kami katakan tidak dijadikan referensi. Itu kan imajnasi-imajinasi analisis yang spekulatif. Itu hanya rumor yang biasa, yang tentu perlu kami tegaskan. Jadi sampai saat ini belum ada indikasi, apalagi bukti dan fakta hukum bahwa kader Partai Demokrat terlibat kasus itu," ujar Benny Kabur Harman di Gedung DPR, Selasa (10/5/2011).

Benny juga menduga, terdapat indikasi upaya untuk memecah belah Partai Demokrat oleh pihak luar. "Ada tangan-tangan yang tidak kelihatan untuk mengubrak-abrik Demokrat," imbuhnya. Namun, Benny tidak menjelaskan pihak mana di belakang Kamaruddin yang ingin menjatuhkan keutuhan Demokrat.

Oleh karena itu, untuk menyelidiki kasus dugaan suap ini, rencananya Demokrat akan membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus itu. Namun, rencana itu baru akan dibahas lebih lanjut dalam internal partai.

"Saya sampaikan pada tahapan ini, inilah perkembangannya bahwa besok atau malam ini akan dibentuk apa yang dikatakan tim pencari fakta, tentunya nanti akan kita undang lagi jika jadi terbentuk. Sampai saat ini situasinya masih seperti ini, ini hanya pernyataan yang dilontarkan berdasarkan imajinasi semata," jelasnya.

Sementara Nazaruddin, yang selama ini diduga menerima fee 13 persen dalam suap pembangunan Wisma Atlet itu, menyatakan, ia tidak ingin hanya mendengar dugaan-dugaan, tetapi fakta hukum yang pasti terkait isu yang beredar tersebut. "Ini kan semua 'kata-katanya' (pernyataan Kamaruddin), tapi fakta hukum kan tidak bisa 'katanya'. Jadi itu penjelasan saya, kita kembalikan ke fakta hukum dan biarkan KPK bekerja dengan baik tanpa ada intervensi dari siapa pun biar jelas nanti semua," tandas Nazaruddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com