Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Itu Hanya Imajinasi Pengacara

Kompas.com - 10/05/2011, 23:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman menyatakan bahwa pemberitaan terkait dugaan keterlibatan anggota DPR Fraksi Demokrat, yaitu Muhammad, Nazaruddin, dan Angelina Sondakh, dalam dugaan kasus suap Wisma Atlet hanya imajinasi dari mantan pengacara Rosa, Kamaruddin Simanjuntak. Menurutnya, Demokrat tetap menunggu hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kalau pengacara itu kan dari awal kami katakan tidak dijadikan referensi. Itu kan imajnasi-imajinasi analisis yang spekulatif. Itu hanya rumor yang biasa, yang tentu perlu kami tegaskan. Jadi sampai saat ini belum ada indikasi, apalagi bukti dan fakta hukum bahwa kader Partai Demokrat terlibat kasus itu," ujar Benny Kabur Harman di Gedung DPR, Selasa (10/5/2011).

Benny juga menduga, terdapat indikasi upaya untuk memecah belah Partai Demokrat oleh pihak luar. "Ada tangan-tangan yang tidak kelihatan untuk mengubrak-abrik Demokrat," imbuhnya. Namun, Benny tidak menjelaskan pihak mana di belakang Kamaruddin yang ingin menjatuhkan keutuhan Demokrat.

Oleh karena itu, untuk menyelidiki kasus dugaan suap ini, rencananya Demokrat akan membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus itu. Namun, rencana itu baru akan dibahas lebih lanjut dalam internal partai.

"Saya sampaikan pada tahapan ini, inilah perkembangannya bahwa besok atau malam ini akan dibentuk apa yang dikatakan tim pencari fakta, tentunya nanti akan kita undang lagi jika jadi terbentuk. Sampai saat ini situasinya masih seperti ini, ini hanya pernyataan yang dilontarkan berdasarkan imajinasi semata," jelasnya.

Sementara Nazaruddin, yang selama ini diduga menerima fee 13 persen dalam suap pembangunan Wisma Atlet itu, menyatakan, ia tidak ingin hanya mendengar dugaan-dugaan, tetapi fakta hukum yang pasti terkait isu yang beredar tersebut. "Ini kan semua 'kata-katanya' (pernyataan Kamaruddin), tapi fakta hukum kan tidak bisa 'katanya'. Jadi itu penjelasan saya, kita kembalikan ke fakta hukum dan biarkan KPK bekerja dengan baik tanpa ada intervensi dari siapa pun biar jelas nanti semua," tandas Nazaruddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com