Roy Suryo Ogah Pakai E-mail DPR

Kompas.com - 06/05/2011, 10:22 WIB
EditorA. Wisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.comE-mail anggota DPR tengah menjadi sorotan publik. Bagaimana mungkin pada era digital yang terkoneksi tanpa batas ruang dan waktu, anggota parlemen tidak memiliki e-mail yang dapat diakses di mana saja. Tak heran sejumlah pelajar dan mahasiswa di Australia begitu kecewa saat wakil rakyat dari Komisi VIII yang tengah berkunjung ke Melbourne tidak bisa menyebut alamat e-mail resminya. 

Bukan apa-apa, aspirasi warga Indonesia di luar negeri paling mudah dan murah saat ini disalurkan lewat e-mail. Wajarkah anggota DPR malah menggunakan alamat e-mail dari penyedia layanan gratisan? Jadi, benarkah anggota DPR tidak punya e-mail resmi atau memang tak pernah menggunakannya? 

Menurut anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Roy Suryo, server e-mail berdomain dpr.go.id sebenarnya sudah disiapkan untuk anggota DPR. Namun, saat ini, banyak anggota yang tak memanfaatkannya, termasuk dirinya. Bukan tanpa alasan. 

"Server @dpr.go.id sebenarnya disediakan juga buat anggota DPR, namun bersifat intranet dan bila diakses via webmail bisa membuka peluang hacker," jelas Roy Suryo saat dihubungi Kompas.com lewat SMS, Jumat (6/5/2011). 

Dari penjelasan Roy Suryo, anggota DPR bisa memiliki alamat e-mail dengan @dpr.go.id, namun hanya dapat diakses dari Gedung DPR. Dengan alasan tak percaya jaminan security layanan e-mail DPR, Roy yang sudah lama berkecimpung di dunia internet memilih tak mengaktifkan e-mail resmi DPR. 

Sebagai gantinya, ia tetap menggunakan alamat e-mail lama yang selama ini digunakan sebagai e-mail pribadi. "Resmi, bukan gratisan, yang sudah dipakai semenjak 1996 dan diketahui luas masyarakat. Saya juga tidak pernah pakai e-mail gratisan seperti Yahoo," kata Roy.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X