Hamka: Tak Ada Arahan Pilih Miranda

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Hamka Yandhu mengungkapkan, tak ada arahan dari pimpinan kelompok fraksi (poksi) Komisi IX maupun dari pimpinan Fraksi Golkar untuk memilih Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004. Hal itu disampaikannya saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan suap cek perjalanan dengan terdakwa Asep Ruchimat, Teuku Muhammad Nurlif, Baharuddin Aritonang, Reza Kamarullah, dan Hengky Baramuli, Rabu (4/5/2011), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

"Tidak ada instruksi pilih Miranda," kata Hamka, yang juga terpidana 2,5 tahun dalam kasus yang sama.

Menurutnya, rapat poksi (kelompok fraksi) Komisi IX DPR 1999-2004 yang dilakukan sebelum uji kelayakan dan kepatutan calon DGSBI hanya membahas hal-hal umum, tidak terkait untuk memilih Miranda dan pengucuran dana. Hamka juga menyampaikan, ia memilih Miranda sebagai salah satu Gubernur Senior BI pada tahun 2004 karena Miranda dinilai kompeten. Sebelum uji kelayakan dan kepatutan, lanjutnya, Fraksi Golkar mendengarkan pendapat ahli ekonomi tentang para calon yakni, Budi Rochadi, Hartadi A Sarwono, dan Miranda.

Menurut Hamka, ahli ekonomi dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa Miranda adalah calon terbaik. "Miranda sudah menduduki deputi gubernur sebelumnya, ia juga ahli ekonomi UI, hubungannya dengan perbankan diakui, " tuturnya.

Atas dasar itulah, katanya, ia memilih Miranda. Pernyataan Hamka senada dengan sejumlah terdakwa yang menyatakan hal yang sama. "Tak pernah ada rapat poksi apalagi pengarahan dan iming-iming untuk mendapat uang," kata Asep.

Teuku Muhammad Nurlif juga membantah adanya rapat khusus yang membahas pemenangan Miranda.

Baharuddin Aritonang mengungkapkan bahwa keterangan Hamka dalam berita acara pemeriksaan yang mengatakan bahwa adanya arahan memilih Miranda hanyalah karangan belaka.

"Ketika ketemu di rutan Salemba, saya tanya (ke Hamka), apakah ada rapat poksi untuk mengarahkan, beliau bilang mengarang-ngarang," katanya .

Sebelumnya, tim jaksa penuntut umum dalam perkara suap cek perjalanan dengan terdakwa lima politikus ini menyebut Ketua Kelompok Fraksi (Poksi) Golongan Karya di Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat 2004, Paskah Suzetta mengarahkan fraksinya untuk memilih Miranda.