Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hamka: Tak Ada Arahan Pilih Miranda

Kompas.com - 04/05/2011, 20:02 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Hamka Yandhu mengungkapkan, tak ada arahan dari pimpinan kelompok fraksi (poksi) Komisi IX maupun dari pimpinan Fraksi Golkar untuk memilih Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004. Hal itu disampaikannya saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan suap cek perjalanan dengan terdakwa Asep Ruchimat, Teuku Muhammad Nurlif, Baharuddin Aritonang, Reza Kamarullah, dan Hengky Baramuli, Rabu (4/5/2011), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

"Tidak ada instruksi pilih Miranda," kata Hamka, yang juga terpidana 2,5 tahun dalam kasus yang sama.

Menurutnya, rapat poksi (kelompok fraksi) Komisi IX DPR 1999-2004 yang dilakukan sebelum uji kelayakan dan kepatutan calon DGSBI hanya membahas hal-hal umum, tidak terkait untuk memilih Miranda dan pengucuran dana. Hamka juga menyampaikan, ia memilih Miranda sebagai salah satu Gubernur Senior BI pada tahun 2004 karena Miranda dinilai kompeten. Sebelum uji kelayakan dan kepatutan, lanjutnya, Fraksi Golkar mendengarkan pendapat ahli ekonomi tentang para calon yakni, Budi Rochadi, Hartadi A Sarwono, dan Miranda.

Menurut Hamka, ahli ekonomi dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa Miranda adalah calon terbaik. "Miranda sudah menduduki deputi gubernur sebelumnya, ia juga ahli ekonomi UI, hubungannya dengan perbankan diakui, " tuturnya.

Atas dasar itulah, katanya, ia memilih Miranda. Pernyataan Hamka senada dengan sejumlah terdakwa yang menyatakan hal yang sama. "Tak pernah ada rapat poksi apalagi pengarahan dan iming-iming untuk mendapat uang," kata Asep.

Teuku Muhammad Nurlif juga membantah adanya rapat khusus yang membahas pemenangan Miranda.

Baharuddin Aritonang mengungkapkan bahwa keterangan Hamka dalam berita acara pemeriksaan yang mengatakan bahwa adanya arahan memilih Miranda hanyalah karangan belaka.

"Ketika ketemu di rutan Salemba, saya tanya (ke Hamka), apakah ada rapat poksi untuk mengarahkan, beliau bilang mengarang-ngarang," katanya .

Sebelumnya, tim jaksa penuntut umum dalam perkara suap cek perjalanan dengan terdakwa lima politikus ini menyebut Ketua Kelompok Fraksi (Poksi) Golongan Karya di Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat 2004, Paskah Suzetta mengarahkan fraksinya untuk memilih Miranda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

    [POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

    Nasional
    Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

    Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

    Nasional
    Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

    Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

    Nasional
    KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

    KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

    Nasional
    Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

    Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

    Nasional
    Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

    Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

    Nasional
    Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

    Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

    Nasional
    5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

    5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

    Nasional
    Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

    Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

    Nasional
    Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

    Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

    Nasional
    Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

    Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

    Nasional
    Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

    Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

    Nasional
    Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

    Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

    Nasional
    PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

    PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

    Nasional
    Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

    Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com