Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Yakin Tak Disusupi Aktivis NII

Kompas.com - 03/05/2011, 12:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan Taufik Kiemas mengatakan, belum melihat tanda-tanda penyusupan gerakan Negara Islam Indonesia (NII) di dalam partainya. Taufik menyadari bahwa gerakan NII bisa masuk ke unsur mana saja. Akan tetapi, dia yakin PDI Perjuangan tak tersusupi.

"Siapapun bisa kesusupan. Mudah-mudahan, insyallah (tidak). Mudah-mudahan aman," katanya kepada wartawan, Selasa (3/5/2011).

Menurutnya, partai juga memiliki tanggung jawab untuk terus menguatkan ideologi bagi para kader dan akar rumputnya. PDI Perjuangan sendiri, lanjutnya, terus memperkuat ideologi di internal partai sehingga meminimalisir tersusupi paham ideologi lainnya. Sampai saat ini, Taufik mengaku belum menegarai adanya penyusupan ideologi NII di internal partainya.

"Kalau PDI Perjuangan belum ya. Kalau ketahuan, pasti sudah tahu. Semua kemungkinan bisa terjadi," ungkapnya.

Menurut suami Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ini, ideologi merupakan jawaban dari kekhawatiran dan kecemasan publik terhadap gerakan NII belakangan ini. Taufik mengingatkan, dirinya dan pimpinan MPR memprakarsai sosialisasi empat pilar, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk memperkuat ideologi di tengah masyarakat. Banyak yang menganggap remeh, tetapi MPR tetap maju.

"Kita kan selama 10 tahun ini tidak pernah bicara tentang Pancasila. Siapa yang pernah ngomong? Jarang. Kalau kita ngomong, pesimis. Berjuang belum, sudah pesimis. Ideologi ini sudah lama," tandasnya.

Mantan Menteri NII, Imam Supriyanto, dalam pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, kemarin, mengungkapkan, aktivis Negara Islam Indonesia (NII) mulai masuk ke sejumlah partai politik, seperti Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Republikan.

"Aktivis NII tersebut baru sebatas anggota, belum menjadi pengurus," kata Imam.

Menurut dia, NII Komandemen Wilayah IX (NII KW IX) yang dipimpin oleh Syeh Panji Gumilang juga sedang melakukan perekrutan banyak anggota dari generasi muda, terutama pelajar dan mahasiswa. Pada rekrutmen tersebut, kata dia, NII KW IX tidak mengajarkan ideologi teror dan kekerasan, tetapi mengajarkan membayar infak dan sedekah. Bahkan, kata dia, putra pimpinan NII KW IX, Syeh Panji Gumilang, saat ini menjadi anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golkar.

Imam menambahkan, pimpinan partai politik juga menjalin hubungan baik dengan Syeh Panji Gumilang dan kadang berkunjung ke Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Nasional
    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Nasional
    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Nasional
    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Nasional
    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Nasional
    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Nasional
    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Nasional
    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Nasional
    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Nasional
    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Nasional
    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Nasional
    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

    Nasional
    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com