Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusuf Supendi Tantang Luthfi dan Fachri

Kompas.com - 25/04/2011, 19:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera, Yusuf Supendi, mengaku bahwa serentetan "serangan" yang ia lancarkan kepada sejumlah elite PKS bukan merupakan agenda dari pihak lain. Yusuf mengaku tidak ditunggangi pihak mana pun, termasuk pihak partai penguasa yang disinyalir adalah Partai Demokrat.

"Secara pribadi saya tidak pernah mengenal SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono), tidak pernah kenal Anas Urbaningrum (Ketua Umum DPP Partai Demokrat)," ujar Yusuf dalam jumpa pers di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (25/4/2011).

Oleh karena itu, Yusuf meminta kepada pihak yang menudingnya telah dikendalikan orang lain agar membuktikan tudingan tersebut. Yusuf kemudian menyebut Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq dan Wakil Sekjen Fachri Hamzah telah menudingnya, mengatakan bahwa Yusuf ditunggangi penguasa.

"Saya minta Luthfi dan Fachri segera membuktikan siapa yang mendalangi saya. Apabila tidak bisa buktikan, ini urusan fitnah besar," ujarnya.

Yusuf juga mengatakan bahwa pihak-pihak yang selama ini mendukung pergerakannya bekerja secara sukarela. Para pendukungnya adalah rekan kerja Yusuf sewaktu ia menjadi anggota Komisi III DPR. "Teman-teman di Komisi III ingin membantu karena menganggap saudara, orangtua kita. Mungkin gabungan orang-orang Komisi III dan Baleg (Badan Legislasi DPR) akan bersama membantu saya, mereka yang tidak di DPR lagi," tuturnya.

Yusuf beserta tim kuasa hukumnya juga menyampaikan rencana mereka menggugat sejumlah elite PKS terkait pemberhentian dirinya dari keanggotaan PKS. Yusuf menilai, pemberhentian dirinya tidak sesuai prosedur. Sejak dibacakan surat keputusan pemecatan pada November 2010 hingga kini, Yusuf mengaku belum menerima salinan surat keputusan pemecatannya. Terkait surat pemecatan, sebelumnya, 19 April, Yusuf menyomasi DPP PKS untuk memberikan salinan surat pemecatannya dalam jangka waktu tujuh hari.

"Namun, elite PKS tidak beriktikad baik, tidak memedulikan, maka Kamis (28/4/2011) pukul 11.00 kami akan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugat sejumlah elite PKS. Saya tidak akan mundur dengan orang yang melakukan kesombongan, ketidakadilan," katanya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com