Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusuf Supendi Tantang Luthfi dan Fachri

Kompas.com - 25/04/2011, 19:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera, Yusuf Supendi, mengaku bahwa serentetan "serangan" yang ia lancarkan kepada sejumlah elite PKS bukan merupakan agenda dari pihak lain. Yusuf mengaku tidak ditunggangi pihak mana pun, termasuk pihak partai penguasa yang disinyalir adalah Partai Demokrat.

"Secara pribadi saya tidak pernah mengenal SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono), tidak pernah kenal Anas Urbaningrum (Ketua Umum DPP Partai Demokrat)," ujar Yusuf dalam jumpa pers di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (25/4/2011).

Oleh karena itu, Yusuf meminta kepada pihak yang menudingnya telah dikendalikan orang lain agar membuktikan tudingan tersebut. Yusuf kemudian menyebut Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq dan Wakil Sekjen Fachri Hamzah telah menudingnya, mengatakan bahwa Yusuf ditunggangi penguasa.

"Saya minta Luthfi dan Fachri segera membuktikan siapa yang mendalangi saya. Apabila tidak bisa buktikan, ini urusan fitnah besar," ujarnya.

Yusuf juga mengatakan bahwa pihak-pihak yang selama ini mendukung pergerakannya bekerja secara sukarela. Para pendukungnya adalah rekan kerja Yusuf sewaktu ia menjadi anggota Komisi III DPR. "Teman-teman di Komisi III ingin membantu karena menganggap saudara, orangtua kita. Mungkin gabungan orang-orang Komisi III dan Baleg (Badan Legislasi DPR) akan bersama membantu saya, mereka yang tidak di DPR lagi," tuturnya.

Yusuf beserta tim kuasa hukumnya juga menyampaikan rencana mereka menggugat sejumlah elite PKS terkait pemberhentian dirinya dari keanggotaan PKS. Yusuf menilai, pemberhentian dirinya tidak sesuai prosedur. Sejak dibacakan surat keputusan pemecatan pada November 2010 hingga kini, Yusuf mengaku belum menerima salinan surat keputusan pemecatannya. Terkait surat pemecatan, sebelumnya, 19 April, Yusuf menyomasi DPP PKS untuk memberikan salinan surat pemecatannya dalam jangka waktu tujuh hari.

"Namun, elite PKS tidak beriktikad baik, tidak memedulikan, maka Kamis (28/4/2011) pukul 11.00 kami akan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugat sejumlah elite PKS. Saya tidak akan mundur dengan orang yang melakukan kesombongan, ketidakadilan," katanya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com