Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini PKS Sampaikan Sikap ke SBY

Kompas.com - 20/04/2011, 13:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menyampaikan sikapnya terkait draf kontrak koalisi baru kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu (20/4/2011). Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi telah meminta PKS agar mengirimkan surat tersebut ke Sekretariat Negara atau ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto. Informasi ini disampaikan Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada para wartawan di Bina Graha, Jakarta, Rabu.

Terkait isi surat tersebut, Julian belum bisa mengatakan.

"Isinya bisa saja rekomendasi, usulan, atau pernyataan untuk bersedia (bergabung ke koalisi)," kata Julian.

Ketika ditanya mengapa Presiden tidak bertemu langsung dengan Presiden PKS Luthfi Hasan, Julian mengatakan, yang terpenting adalah pernyataan tertulis dari PKS. Julian mengatakan, terkait format baru koalisi, sesungguhnya tidak ada hal substansial yang berubah. Sebagian anggota koalisi pun telah menyetujuinya.

"Hanya memang ke depan, tentu lebih pasti mengenai aturan kesepakatan dan kesepahaman serta komitmen untuk bersama-sama sebagai koalisi pendukung pemerintah," ujar Julian.

Lebih lanjut, ketika ditanya soal wacana perombakan susunan kabinet menteri, Julian mengatakan, koalisi dan perombakan kabinet adalah hal yang berbeda. "Tidak benar jika itu dimaknai bilamana ada peninjauan kembali format kesepakatan partai koalisi, ini akan berbuah reshuffle kabinet. Reshuffle kabinet bisa saja terjadi karena itu hak prerogratif Presiden," kata Julian.

Sementara itu, PKS masih merahasiakan soal hasil keputusan pembahasan Majelis Syuro terkait kontrak baru koalisi. PKS hanya akan menyampaikan putusan tersebut langsung kepada Presiden SBY. Hal tersebut diungkapkan Luthfi di sela-sela rapat Majelis Syuro di kantor DPP PKS, Jakarta, Jumat (15/4/2011) malam.

"Nanti akan disampaikan langsung kepada Pak SBY dalam surat tertutup. Jadi, tidak akan dibuka kepada publik karena ini hubungan bilateral antara PKS dan SBY," ungkap Luthfi.

Menurut Luthfi, karena konteksnya tertutup, PKS akan menunggu respons SBY untuk mengatakan poin-poin yang disepakati. Ia juga belum dapat memastikan, apakah SBY nanti akan merespons secara tertutup lagi atau terbuka.

"Jadi, kalau sudah direspons dan kami sepakati mana yang kami buka dan mana yang kami tutup, baru kemudian kami akan memberikan keterangan pers mengenai tema-tema yang disepakati untuk dibuka," tutur Lutfhi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Nasional
Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

Nasional
Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com