JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menyampaikan sikapnya terkait draf kontrak koalisi baru kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu (20/4/2011). Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi telah meminta PKS agar mengirimkan surat tersebut ke Sekretariat Negara atau ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto. Informasi ini disampaikan Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada para wartawan di Bina Graha, Jakarta, Rabu.
Terkait isi surat tersebut, Julian belum bisa mengatakan.
"Isinya bisa saja rekomendasi, usulan, atau pernyataan untuk bersedia (bergabung ke koalisi)," kata Julian.
Ketika ditanya mengapa Presiden tidak bertemu langsung dengan Presiden PKS Luthfi Hasan, Julian mengatakan, yang terpenting adalah pernyataan tertulis dari PKS. Julian mengatakan, terkait format baru koalisi, sesungguhnya tidak ada hal substansial yang berubah. Sebagian anggota koalisi pun telah menyetujuinya.
"Hanya memang ke depan, tentu lebih pasti mengenai aturan kesepakatan dan kesepahaman serta komitmen untuk bersama-sama sebagai koalisi pendukung pemerintah," ujar Julian.
Lebih lanjut, ketika ditanya soal wacana perombakan susunan kabinet menteri, Julian mengatakan, koalisi dan perombakan kabinet adalah hal yang berbeda. "Tidak benar jika itu dimaknai bilamana ada peninjauan kembali format kesepakatan partai koalisi, ini akan berbuah reshuffle kabinet. Reshuffle kabinet bisa saja terjadi karena itu hak prerogratif Presiden," kata Julian.
Sementara itu, PKS masih merahasiakan soal hasil keputusan pembahasan Majelis Syuro terkait kontrak baru koalisi. PKS hanya akan menyampaikan putusan tersebut langsung kepada Presiden SBY. Hal tersebut diungkapkan Luthfi di sela-sela rapat Majelis Syuro di kantor DPP PKS, Jakarta, Jumat (15/4/2011) malam.
"Nanti akan disampaikan langsung kepada Pak SBY dalam surat tertutup. Jadi, tidak akan dibuka kepada publik karena ini hubungan bilateral antara PKS dan SBY," ungkap Luthfi.
Menurut Luthfi, karena konteksnya tertutup, PKS akan menunggu respons SBY untuk mengatakan poin-poin yang disepakati. Ia juga belum dapat memastikan, apakah SBY nanti akan merespons secara tertutup lagi atau terbuka.
"Jadi, kalau sudah direspons dan kami sepakati mana yang kami buka dan mana yang kami tutup, baru kemudian kami akan memberikan keterangan pers mengenai tema-tema yang disepakati untuk dibuka," tutur Lutfhi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.