Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini PKS Sampaikan Sikap ke SBY

Kompas.com - 20/04/2011, 13:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menyampaikan sikapnya terkait draf kontrak koalisi baru kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu (20/4/2011). Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi telah meminta PKS agar mengirimkan surat tersebut ke Sekretariat Negara atau ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto. Informasi ini disampaikan Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada para wartawan di Bina Graha, Jakarta, Rabu.

Terkait isi surat tersebut, Julian belum bisa mengatakan.

"Isinya bisa saja rekomendasi, usulan, atau pernyataan untuk bersedia (bergabung ke koalisi)," kata Julian.

Ketika ditanya mengapa Presiden tidak bertemu langsung dengan Presiden PKS Luthfi Hasan, Julian mengatakan, yang terpenting adalah pernyataan tertulis dari PKS. Julian mengatakan, terkait format baru koalisi, sesungguhnya tidak ada hal substansial yang berubah. Sebagian anggota koalisi pun telah menyetujuinya.

"Hanya memang ke depan, tentu lebih pasti mengenai aturan kesepakatan dan kesepahaman serta komitmen untuk bersama-sama sebagai koalisi pendukung pemerintah," ujar Julian.

Lebih lanjut, ketika ditanya soal wacana perombakan susunan kabinet menteri, Julian mengatakan, koalisi dan perombakan kabinet adalah hal yang berbeda. "Tidak benar jika itu dimaknai bilamana ada peninjauan kembali format kesepakatan partai koalisi, ini akan berbuah reshuffle kabinet. Reshuffle kabinet bisa saja terjadi karena itu hak prerogratif Presiden," kata Julian.

Sementara itu, PKS masih merahasiakan soal hasil keputusan pembahasan Majelis Syuro terkait kontrak baru koalisi. PKS hanya akan menyampaikan putusan tersebut langsung kepada Presiden SBY. Hal tersebut diungkapkan Luthfi di sela-sela rapat Majelis Syuro di kantor DPP PKS, Jakarta, Jumat (15/4/2011) malam.

"Nanti akan disampaikan langsung kepada Pak SBY dalam surat tertutup. Jadi, tidak akan dibuka kepada publik karena ini hubungan bilateral antara PKS dan SBY," ungkap Luthfi.

Menurut Luthfi, karena konteksnya tertutup, PKS akan menunggu respons SBY untuk mengatakan poin-poin yang disepakati. Ia juga belum dapat memastikan, apakah SBY nanti akan merespons secara tertutup lagi atau terbuka.

"Jadi, kalau sudah direspons dan kami sepakati mana yang kami buka dan mana yang kami tutup, baru kemudian kami akan memberikan keterangan pers mengenai tema-tema yang disepakati untuk dibuka," tutur Lutfhi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com