BOGOR, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pembentukan tim independen untuk menginvestigasi kasus bentrokan antara TNI dan warga Urut Sewu, Kebumen, Jawa Tengah, belum diperlukan. Purnomo meminta masyarakat menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian. Terkait kabar bahwa adanya bisnis penambangan di sekitar lokasi bentrokan, ia membenarkannya.
"Di sebelah pantainya ada (pertambangan). Satu sisi ada yang bilang untuk properti. Satu sisi masalah tanah ulayat, tetapi kami punya sertifikatnya. Lebih baik kami tunggu hasil penyelidikannya," kata Purnomo kepada para wartawan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/4/2011).
Purnomo mengakui, terjadi konflik lahan antara masyarakat dan TNI. Hal ini disebabkan, antara lain, banyaknya lahan TNI yang tersebar di Indonesia. Di beberapa daerah terjadi kepemilikan ganda terkait sertifikat lahan tersebut. Purnomo mengatakan, sengketa lahan antara TNI dan warga perlu segera diselesaikan. Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan, kata Purnomo, perlu duduk bersama untuk menuntaskan soal lahan TNI.
Peristiwa bentrokan antara aparat TNI dan warga terjadi pada Sabtu (16/4/2011) malam lalu. Akibat benterokan tersebut, sejumlah warga terkena tembakan peluru karet dan menjalani perawatan di rumah sakit.
Berdasarkan hasil penyeleidikan kepolisian, peristiwa bentrokan bermula pemasangan blokade oleh warga menuju lokasi pelatihan TNI. Namun, terjadi masalah ketika ada anggota TNI yang mencoba membuka blokade yang dibuat warga tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.