Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR: Polisi Jangan Kecolongan Lagi

Kompas.com - 18/04/2011, 14:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR meminta aparat kepolisian untuk bertindak preventif terhadap aksi terorisme melalui paket bom ataupun aksi bom bunuh diri. Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengatakan, polisi tak boleh kecolongan lagi. 

"Harusnya polisi pro-aktif melakukan tindakan pencegahan terhadap yang bersangkutan. Dan saya melihat dari gambar-gambar yang ada, bukan hanya Syarif. Ada beberapa orang yang memiliki pemikiran seperti itu dan ini membahayakan bagi kehidupan kita sehingga harus ada tindakan preventif," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/4/2011).

Syarif adalah pelaku bom bunuh diri di Masjid Adz-Dzikro di lingkungan Markas Kepolisian Resor Kota Cirebon, Jawa Barat. Sebanyak 31 jamaah yang sebagian besar adalah anggota Polresta Cirebon terluka. Syarif sendiri tewas di tempat dengan perut hancur. 

Menurut Pramono, aksi bom bunuh diri menunjukkan radikalisasi sikap seseorang. Ia yakin, sikap semacam ini dimiliki banyak orang di negeri ini. Ia berharap, polisi melakukan pengawasan terhadap orang atau kelompok yang beraliran radikal dan berpotensi mengambil sikap seperti Syarif. Oleh karena itu,  politisi PDI-P ini mengatakan, peran intelijen harus diperkuat, tapi tidak untuk sewenang-wenang. 

"Tindakan seperti radikalisme itu tidak boleh. Kami mengutuk tindakan itu. Pemerintah yakni polisi harus bertindak tegas, tak boleh ada keragu-raguan. Ini mencoreng, memukul lembaga Polri yang selama ini dalam persoalan terorisme, yakni Densus 88 dianggap berhasil," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

    Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

    Nasional
    Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

    Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

    Nasional
    Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

    Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

    Nasional
    Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

    Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

    Nasional
    Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

    Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

    Nasional
    Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

    Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

    Nasional
    KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

    KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

    Nasional
    Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

    Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

    Nasional
    PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

    PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

    Nasional
    Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

    Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

    Nasional
    Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

    Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

    Nasional
    Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

    Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

    Nasional
    Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

    Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

    Nasional
    DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

    DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

    Nasional
    Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

    Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com