Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Taufiq Kiemas: Harus Jadi yang Terakhir

Kompas.com - 18/04/2011, 12:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua MPR Taufiq Kiemas mengharapkan insiden bentrokan warga dan TNI Angkatan Darat yang terjadi di Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (16/4/2011), menjadi yang terakhir. Pasalnya, insiden warga versus tentara sudah berulang kali terjadi. Peristiwa ini, menurut Taufiq, tak hanya menjadi preseden buruk bagi TNI, tetapi juga bagi bangsa Indonesia.

"Kalau bisa terakhir kali, tidak terjadi lagi. Bukan hanya merugikan TNI, tetapi juga bangsa Indonesia. Dulu Marinir, sekarang TNI AD. Masalah ini harus diselesaikan sebaik mungkin. Apalagi banyak masalah pemboman," ungkapnya di Gedung DPR, Senin (18/4/2011).

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, tentara selalu berhadap-hadapan dengan masyarakat lapis bawah. Seharusnya, penyelesaian bukan dilakukan dengan kekerasan, tetapi melalui langkah mediasi dengan menghadirkan aparat dan pemerintahan setempat.

"Panggil polisi dan bupati untuk menyelesaikan," tambahnya.

Sabtu lalu, bentrok terjadi antara TNI AD dengan warga Urut Sewu, Desa Sentrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam mengatakan, bentrokan terjadi saat masyarakat mencoba memblokade jalan yang menuju tempat pelatihan Dislitbang TNI. Selama ini terjadi permasalahan antara warga dan kantor Dislitbang TNI karena tanah warga dipasangi patok tanpa sepengetahuan warga dan kepala desa. Patok tersebut sebagai penanda zona aman latihan TNI. Namun, warga mengira tanah tersebut akan diambil TNI. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com