Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar: Cuma Rotasi Pemimpin Rapat

Kompas.com - 11/04/2011, 16:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyambut baik salah satu poin dalam draf kontrak baru koalisi  tentang mekanisme kepemimpinan harian di Sekretariat Gabungan secara bergiliran. Menurut dia, poin itu akan mendatangkan kombinasi kepemimpinan yang baik di antara pimpinan partai anggota koalisi.

"Oleh karena itu, saya merespons baik. Semua masih bisa memberi pendapat, bisa memberikan catatan kalau ada klausul yang belum sepakat. Yang dirotasi itu adalah pemimpin rapat, itu bisa saja," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/4/2011).

Hanya saja, Wakil Ketua DPR ini mengatakan, Setgab belum membahas poin ini secara khusus di dalam rapat. Namun, Golkar menilai, mekanisme memimpin rapat secara bergiliran bukanlah hal yang krusial dan Golkar tidak merasa turun pamor dengan perubahan pola kepemimpinan di Setgab.

"Saya secara personal berpendapat lebih baik lupakan kemarin. Lihat ke depan bersama koalisi itu lebih baik," ujarnya. 

Ical tak jabat ketua harian

Secara terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Jafar Hafsah mengatakan, seiring dengan penataan ulang Setgab, posisi ketua harian yang kini dijabat Aburizal Bakrie dihapuskan. Aburizal alias Ical diberi posisi baru sebagai Wakil Ketua Setgab.

"Jadinya pimpinan koalisi dipimpin ketua umum dari partai koalisi. Presiden SBY sebagai ketua koalisi dan Pak Ical (Aburizal) menjadi Wakil Ketua," kata Jafar kepada wartawan, Senin.

Penataan ulang kelembagaan koalisi dilakukan pascapecahnya suara partai pendukung pemerintahan dalam pengguliran wacana angket kasus perpajakan pada Februari lalu. Dua partai koalisi, Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera, memilih sikap mendukung hak angket. Sikap ini berbeda dengan mayoritas partai koalisi yang menolak digulirkannya hak tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com