JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar menunggu keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan secara resmi kontrak politik baru partai-partai politik pendukung pemerintah yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan. Informasi yang beredar, salah satu perubahan dalam kontrak koalisi baru ini adalah model kepemimpinan baru yang bersifat kolektif.
"(Ketua harian) belum diumumkan. Saya belum tahu persis. Tunggu saja. Saya kira itu keputusan Pak SBY," kata Wakil Ketua Umum Agung Laksono kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/4/2011).
Sebelumnya, seperti yang diwartakan, draf baru kontrak koalisi memuat poin bahwa Setgab akan dipimpin secara kolektif. Wakil Sekjen PPP M Romahurmuziy mengatakan, jika aturan ini berlaku, kursi ketua harian Setgab yang selama ini didelegasikan khusus oleh Yudhoyono kepada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie akan berubah.
"Di draf baru, kepemimpinan Setgab itu kolektif," ujarnya di sela-sela diskusi PKB, Minggu (10/4/2011).
Menurut anggota Komisi VII DPR ini, kepemimpinan harian yang bersifat kolektif justru lebih baik bagi hubungan di antara anggota koalisi sendiri. Dengan pola demikian, komunikasi antaranggota menjadi hangat kembali.
"Ini membuat komunikasi itu tak berjarak di antara partai-partai Setgab itu karena sekarang ini kan seringnya antara Pak SBY dan Pak Ical saja sebagai ketua harian," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP PKB Marwan Jafar justru mengaku tak tahu-menahu soal kepemimpinan kolektif yang termuat dalam draf kontrak koalisi yang baru. Menurut dia, PKB sendiri belum membubuhkan paraf di draf tersebut, tetapi sudah menjadi perbincangan di kalangan ketua umum partai. "Ah, enggak adalah itu (soal kepemimpinan kolektif)," ungkap Ketua Fraksi PKB DPR ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.