Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung: Ketua Setgab, Tunggu Presiden

Kompas.com - 11/04/2011, 14:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar menunggu keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan secara resmi kontrak politik baru partai-partai politik pendukung pemerintah yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan. Informasi yang beredar, salah satu perubahan dalam kontrak koalisi baru ini adalah model kepemimpinan baru yang bersifat kolektif.

"(Ketua harian) belum diumumkan. Saya belum tahu persis. Tunggu saja. Saya kira itu keputusan Pak SBY," kata Wakil Ketua Umum Agung Laksono kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/4/2011).

Sebelumnya, seperti yang diwartakan, draf baru kontrak koalisi memuat poin bahwa Setgab akan dipimpin secara kolektif. Wakil Sekjen PPP M Romahurmuziy mengatakan, jika aturan ini berlaku, kursi ketua harian Setgab yang selama ini didelegasikan khusus oleh Yudhoyono kepada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie akan berubah.

"Di draf baru, kepemimpinan Setgab itu kolektif," ujarnya di sela-sela diskusi PKB, Minggu (10/4/2011).

Menurut anggota Komisi VII DPR ini, kepemimpinan harian yang bersifat kolektif justru lebih baik bagi hubungan di antara anggota koalisi sendiri. Dengan pola demikian, komunikasi antaranggota menjadi hangat kembali.

"Ini membuat komunikasi itu tak berjarak di antara partai-partai Setgab itu karena sekarang ini kan seringnya antara Pak SBY dan Pak Ical saja sebagai ketua harian," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPP PKB Marwan Jafar justru mengaku tak tahu-menahu soal kepemimpinan kolektif yang termuat dalam draf kontrak koalisi yang baru. Menurut dia, PKB sendiri belum membubuhkan paraf di draf tersebut, tetapi sudah menjadi perbincangan di kalangan ketua umum partai. "Ah, enggak adalah itu (soal kepemimpinan kolektif)," ungkap Ketua Fraksi PKB DPR ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com