Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilu 2014 Harus Berkualitas

Kompas.com - 10/04/2011, 17:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemilu 2014 harus menjadi momen pemilihan yang betul-betul berkualitas. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pengalaman pahit akibat kacaunya daftar pemilih tetap dalam Pemilu 2009 tak boleh terulang lagi dalam pemilu mendatang.

"2014 itu pemilu yang harus paling berkualitas. Maka kita sekarang harus bicara banyak, melakukan pemetaan-pemetaan," ungkapnya di Jakarta, Minggu (10/4/2011).

Oleh karena itu, lanjutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Poin utama yang harus termuat dengan jelas dalam UU Pemilu mendatang adalah pasal penetapan kursi terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Pasal ini harus jelas, termasuk simulasi dan penghitungannya. Jangan sampai memberi ruang kepada KPU untuk menafsirkan lagi. Jangan ada multitafsir dari penyelenggara, peserta pemilu, dan caleg," ungkapnya.

Menurut anggota Komisi I DPR ini, dalam pemilu lalu, penetapan anggota terpilih hanya diatur secara umum dalam UU Pemilu. Secara detail ditetapkan dengan peraturan KPU. Hanya saja, peraturan KPU pada pemilu lalu saja kerap berubah.

"Bikin bingung. Kewenangan KPU begitu luas dan akibatnya Mahkamah Konstitusi kebanjiran kasus," tuturnya.

Selain itu, Muzani mengatakan, persoalan daftar pemilih tetap (DPT) harus menjadi fokus. Pasalnya, kisruh pemilu pada umumnya berpangkal pada soal DPT. Menurutnya, persoalan ini harus jernih. KPU perlu memastikan sumber DPT yang dipakai dan jumlahnya. KPU harus jelas pula dalam menggunakan kewenangannya. "KPU sudah jelas tak boleh abu-abu," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com