Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Jangan Lindungi Arifinto

Kompas.com - 10/04/2011, 16:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — The Indonesian Human Rights Watch (Imparsial) mengungkapkan, perbuatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi V Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Arifinto, telah melanggar hukum karena mengakses konten porno. Oleh karena itu, Imparsial menyatakan agar perbuatan ini harus diusut, apalagi Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring yang juga berasal dari partai yang sama sudah menerapkan pelarangan konten porno selama ini.

"Jangan mentang-mentang dia (Arifinto) kawan, terus dibebasin. Tifatul, (Tifatul Sembiring), kan, antipornografi, harus tegas. Bagi kami, ini sudah melanggar hukum. Apalagi dia anggota Dewan, dipilih rakyat loh, harusnya tidak demikian," kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, di kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (10/4/2011).

Menurut Poengky, PKS termasuk partai yang selama ini menjunjung tinggi nilai-nilai agama, syariat dan moral. Oleh karena itu, jangan segan-segan membersihkan kader-kadernya yang berkelakuan tidak bermoral seperti Arifinto.

Badan Kehormatan DPR, lanjutnya, jangan menutup mata atas sikap Arifinto tersebut. "PKS, kan, selama ini selalu mengedepankan nilai agama dan moral. Jadi jangan lindungi kelakuan seperti itu. Kalau tidak diusut, kami masyarakat sipil yang akan melaporkan hal ini karena melanggar hukum," ujarnya.

Poengky menuturkan, jika PKS tidak bertindak tegas, hal ini akan memengaruhi kedudukan partai tersebut dalam Pemilu 2014 karena masyarakat telanjur memberi kesan negatif akibat perbuatan Arifinto.

Arifinto tepergok tengah mengakses konten porno dari komputer tabletnya saat sedang mengikuti Sidang Paripurna DPR, Jumat (8/4/11) lalu. Ia berdalih bahwa ketika jenuh mengikuti paripurna, menjelang shalat Jumat, tiba-tiba dia mendapat e-mail yang kemudian berisi link-link menuju alamat web berisi konten porno tersebut.

Ia mengaku dirinya tidak sengaja membuka link itu dan melihat, beberapa detik kemudian menghapus situs tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    Nasional
    PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

    PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

    Nasional
    Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

    Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

    BrandzView
    Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

    Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

    Nasional
    Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

    Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

    Nasional
    Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

    Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

    Nasional
    Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

    Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

    Nasional
    Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

    Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com