Dibantah, Dana Haji Boros Rp 2,6 Triliun

Kompas.com - 08/04/2011, 01:12 WIB
Editoryuli

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Slamet Riyanto membantah tuduhan pemborosan dana haji mencapai Rp 2,6 triliun. 

Tuduhan itu datang dari LSM Indonesia Corruption Watch terkait kemahalan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dari tahun 2005 sampai 2010.

"Masalah uang memang sensitif, tapi kami transparan sehingga apa yang diduga Indonesia Corruption Watch (ICW) pemborosan tidak terbukti," kata Slamet Riyanto menjawab wartawan di Jakarta, Kamis (7/4/2011).

Sebelumnya, ICW melaporkan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas dan Wakil Ketua KPK M Jasin di Jakarta, Jumat (1/4/2011). Dugaan pemborosan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) itu, menurut ICW, merugikan jemaah dengan ukuran berbeda setiap musim, hingga sekitar Rp 6 juta per orang.

Dirjen mengatakan, penetapan BPIH dari tahun ke tahun tidak dilakukan oleh Kementerian Agama, tetapi dibahas bersama Komisi VIII DPR, termasuk juga dalam penentuan biaya komponen penerbangan, akomodasi, katering, dan lain-lain.

Mengenai BPIH tahun ini, kata Slamet, sampai saat ini belum diputuskan. Namun, dia memprediksi kemungkinan terjadi kenaikan BPIH dibanding tahun lalu. "Kenaikan sesuatu yang sulit untuk dihindari," katanya.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

    Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

    Nasional
    Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

    Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

    Nasional
    Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

    Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

    Nasional
    DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

    DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

    Nasional
    Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

    Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

    Nasional
    Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

    Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

    Nasional
    Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

    Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

    Nasional
    Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

    Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

    Nasional
    Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

    Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

    Nasional
    Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

    Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

    Nasional
    Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

    Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

    Nasional
    Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

    Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

    Nasional
    Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

    Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

    Nasional
    MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

    MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

    Nasional
    Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

    Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X