Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dapat Gratifikasi, Bawaslu Lapor KPK

Kompas.com - 06/04/2011, 10:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu melaporkan dugaan gratifikasi dalam proses seleksi panitia pengawas (panwas) pemilihan Bupati di Kabupaten Mesuji, Lampung, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim penyeleksi panitia pengawas (panwas) menerima sejumlah uang dari suatu pihak. Diduga, uang tersebut dimaksudkan agar tim meloloskan peserta seleksi panwas tertentu.

"Tim seleksi yang dibentuk untuk menyeleksi calon panwas menerima pemberian dana dan dilaporkan kepada kami. Lalu kami menilai adalah gratifikasi, lalu kami merasa berkewajiban menyerahkannya kepada KPK," kata Ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo saat datang ke Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/4/2011).

Bambang dan sejumlah staf Banwaslu diterima Direktorat Gratifikasi KPK. Ia mengaku belum mengetahui berapa jumlah uang gratifikasi yang diberikan kepada tim seleksi panwas tersebut. "Belum saya hitung juga, masih dalam bentuk amplop. Saya juga enggak tahu karena yang tahu yang menerima. Kami hanya menerima informasi," ungkapnya.

Bambang juga tidak dapat memperkirakan siapa pihak yang memberikan gratifikasi tersebut. Ia kemudian menyerahkan proses selanjutnya kepada KPK. "Itu terserahlah kalau mau diselidiki, tapi kewajiban kami (untuk menyampaikan ke KPK) karena dapat laporan dari tim bahwa ada uang seperti itu dan kita nilai tidak wajar. Mereka (tim seleksi) sudah diberi anggaran sendiri," katanya.

Pihak Bawaslu, lanjutnya, tidak memberi sanksi tertentu kepada tim seleksi panwas yang diberikan uang gratifikasi tersebut. Sebab tim telah beritikad baik melaporkan pemberian uang kepada Banwaslu. "Kalau ada penyelidikan lebih lanjut, kita serahkan kepada KPK," ucapnya.

Saat ini, proses seleksi terhadap panitia pengawas pemilihan Bupati di Lampung masih berjalan. Menurut Bambang, tim seleksi panwas tengah menggelar uji kelayakan dan kepatuhan terhadap enam calon panwas.

"Enam itu akan diseleksi lagi jadi tiga. Uangnya diberikan sebelum enam itu terpilih. Waktu mereka melakukan tes tertulis, kemudian ada yang memberikan uang itu, lalu mereka (tim seleksi) melapor," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com