Demokrat Tuding PAN Pencitraan Diri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasca derasnya kritik publik atas rencana pembangunan gedung baru DPR, sejumlah fraksi mulai menyuarakan penolakan. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) termasuk salah satu fraksi yang paling keras bersuara. Bahkan, Sekretaris Fraksi PAN, Teguh Juwarno, menginisiasi petisi moral dengan menggalang tanda tangan anggota DPR untuk menolak pembangunan gedung baru. Juru Bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menuding, sikap penolakan yang ditunjukkan PAN hanya upaya pencitraan diri dan investasi politik untuk pemilihan umum tahun 2014.

"Kenapa PAN begitu? Ya wajarlah, Ketua Umum-nya (Hatta Rajasa) kan lagi mau pencitraan diri," kata Ruhut, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/4/2011).

Namun, anggota Komisi III ini yakin, meski pun partainya bersikap mendukung pembangunan gedung baru, tak akan mengurangi citra di masyarakat. Menurutnya, rakyat cukup pintar untuk menilai mana partai yang benar-benar berpihak dan bekerja untuk rakyat dan partai mana yang sekedar melakukan pencitraan diri untuk mencari popularitas dan dukungan rakyat.

"Tapi itu terserah merekalah. Yang penting kami tetap dengan keputusan kami jika ada yang berbeda, ya sudah," tambah Ruhut.

Pada rapat paripurna pekan lalu, Fraksi PAN menyampaikan sikap resminya, melalui Teguh Juwarno.

”Rencana pembangunan menuai penolakan yang luas, jadi aspirasi masyarakat menolak. DPR ditempatkan seolah-olah berhadapan dengan rakyat. Padahal, UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD menegaskan, salah satu wewenang DPR adalah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Untuk itu, dengan berbagai pertimbangan, Fraksi PAN meminta agar seluruh proses pembangunan gedung DPR dihentikan sampai mendapat persetujuan dari masyarakat,” kata Teguh.

Teguh juga mengatakan, kalaupun proses diteruskan, PAN meminta agar desain teknis gedung baru secara detail diputuskan lewat rapat paripurna. Angka Rp800 juta yang menjadi biaya pembuatan satu ruangan anggota Dewan dinilai terlalu mahal. Padahal, lanjut Teguh, wakil rakyat harusnya menjadi contoh kesederhanaan masyarakat Indonesia. 

Pembangunan gedung baru DPR sudah menuai kontroversi dan kritik keras sejak pertengahan tahun lalu. Namun, rencana ini kembali dikritisi setelah pada Jumat lalu Sekretariat Jenderal DPR memastikan bahwa proses pembangunan akan dilaksanakan mulai 22 Juni 2011. Tim yang menangani proyek ini tengah mengadakan tender yang diikuti 11 perusahaan yang telah mendaftar. Dana tak kurang dari Rp1,2 triliun itu dinilai terlalu besar untuk pembangunan gedung wakil rakyat. Dengan luas sekitar 112 meter persegi dan harga per meter sekitar Rp 7 juta, satu ruangan anggota Dewan ditaksir mencapai Rp800 juta.