Priyo: Menteri Ngambek, Adukan Presiden

Kompas.com - 01/04/2011, 18:41 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso memperingatkan delapan orang menteri untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) dengan DPR. Jika kedelapan menteri masih "mogok", Priyo mengancam akan melaporkannya kepada Presiden. DPR akan menyurati delapan kementrian atas tembusan presiden.

"Permintaan saya menteri-menteri membuka kembali pembicaraan pada DPR, kalau mereka tetap ngambek, kita akan adukan pada Presiden. Karena undang-undang ini penting dan kami anggap prioritas karena masuk prolegnas," ujar Priyo di gedung DPR, Jakarta, Jumat (1/4/2011).

Priyo meminta agar para menteri tidak menyepelekan pembahasan RUU BPJS tersebut. Menurutnya, RUU BPJS penting untuk segera disahkan sebagai payung hukum dalam memberikan jaminan sosial pada rakyat.

"Kami punya waktu seminggu untuk melihat tanda-tanda niat baik menteri itu, karena habis tanggal 8 penutupan sidang, kita akan reses," lanjut Priyo.

Sebelumnya, delapan kementerian yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Kepala Bapenas, dan Kementerian BUMN enggan melanjutkan pembahasan RUU BPJS. Kedelapan kementrian itu belum menyepakati peran empat BUMN yakni Askes, Asabri, Taspen, dan Jamsostek sebagai pengelola BPJS.

Menurut Priyo, akan tidak sehat jika pemerintah menghentikan pembahasan RUU BPJS secara sepihak karena tarik-menarik kepentingan antar kementerian. Sebagai pimpinan, Priyo tidak dapat menahan jika fraksi-fraksi di parlemen kemudian mengajukan hak interpelasi.

"Bisa saja interpelasi ini akan mempertanyakan alasan-alasan apa pemerintah hentikan scara sepihak. Hingga kini belum ada jawaban jelas," katanya. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Arteria Disarankan Minta Maaf, PDI-P Diminta untuk Tegur Arteria

    Arteria Disarankan Minta Maaf, PDI-P Diminta untuk Tegur Arteria

    Nasional
    Jadi Tersangka Suap, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin Ditahan

    Jadi Tersangka Suap, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin Ditahan

    Nasional
    Ribut Kritik Kajati Berbahasa Sunda, Siapa Arteria Dahlan?

    Ribut Kritik Kajati Berbahasa Sunda, Siapa Arteria Dahlan?

    Nasional
    Klaim Bakal Kawal RUU TPKS hingga Disahkan, Menteri PPPA: Itu Komitmen Kami

    Klaim Bakal Kawal RUU TPKS hingga Disahkan, Menteri PPPA: Itu Komitmen Kami

    Nasional
    Deretan Kontroversi Arteria Dahlan: Minta Kajati Berbahasa Sunda Dicopot hingga Dipanggil 'Yang Terhormat'

    Deretan Kontroversi Arteria Dahlan: Minta Kajati Berbahasa Sunda Dicopot hingga Dipanggil "Yang Terhormat"

    Nasional
    Menlu Retno ke Pejabat Internasional: 2022 Tahun Pemulihan dari Covid-19

    Menlu Retno ke Pejabat Internasional: 2022 Tahun Pemulihan dari Covid-19

    Nasional
    Menlu Retno Dorong Investasi Global untuk Pemerataan Akses Vaksinasi

    Menlu Retno Dorong Investasi Global untuk Pemerataan Akses Vaksinasi

    Nasional
    Bupati Langkat yang Kena OTT Kader Golkar, KPK: Apesnya Saja

    Bupati Langkat yang Kena OTT Kader Golkar, KPK: Apesnya Saja

    Nasional
    Bupati Langkat Sempat Kabur Saat OTT, KPK Klarifikasi Soal Indikasi Informasi Bocor

    Bupati Langkat Sempat Kabur Saat OTT, KPK Klarifikasi Soal Indikasi Informasi Bocor

    Nasional
    Jadi Tersangka, Bupati Langkat Terlibat Kasus Suap Proyek Lelang di 2 Dinas

    Jadi Tersangka, Bupati Langkat Terlibat Kasus Suap Proyek Lelang di 2 Dinas

    Nasional
    Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

    Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

    Nasional
    KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

    KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

    Nasional
    KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

    KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

    Nasional
    Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

    Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

    Nasional
    Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

    Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.