Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Akan Kembali Ajukan Anggaran

Kompas.com - 30/03/2011, 18:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali mengajukan permohonan anggaran untuk pembangunan gedung baru KPK pada tahun 2012. Juru Bicara KPK, Johan Budi SP mengatakan, lembaganya gedung baru yang kapasitasnya sesuai dengan jumlah pegawai KPK dan mampu menampung dokumen-dokumen perkara korupsi yang mulai menumpuk tak beraturan.

"Ada beberapa orang satu meja, kursi, bagian humas saja satu ruangan empet-empetan (sempit), belum berkas yang setumpuk itu. Kapasitas gedung ini kan sebenarnya 500 pegawai, sekarang adanya 600 lebih, masalahnya kurang lebar," ungkap Johan, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/3/2011).

Apalagi, pada tahun 2011 ini, KPK menargetkan penambahan karyawan menjadi sekitar 1000 orang. Ia juga mengungkapkan, KPK pernah mengajukan permohonan anggaran untuk membangun gedung baru senilai Rp 180 miliar untuk dua tahun pada tahun 2008. Permohonan tersebut sudah disetujui pihak pemerintah, namun tidak disetujui DPR untuk dimasukkan dalam APBN 2008-2009.

"Menurut DPR, KPK waktu itu dikasih bintang, bukan skala prioritas. KPK katanya (DPR) masih bisa memanfaatkan gedung-gedung lain yang tersedia," katanya.

Meski demikian, Johan mengatakan, persoalan gedung baru tidak memengaruhi kinerja KPK. "Bukan berarti mengurangi kinerja kita. Kita tetap bersemangat," ujarnya.

Pembangunan gedung baru bagi lembaga negara menjadi perbincangan publik, menyusul rencana DPR yang akan memulai pembangunan gedung baru pada Juni 2011 mendatang. Rencana mendapat respons keras karena anggarannya yang mencapai Rp1,1,38 triliun.

Baca juga: Penting Mana,Gedung DPR atau Gedung KPK?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com