Gus Choi Yakin Menang

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi I DPR Fraksi PKB Effendy Choirie (Gus Choi) mengatakan, dirinya optimistis menang dalam gugatannya yang melaporkan DPP PKB dan Ketua DPR Marzuki Alie ke PN Jakarta Pusat terkait keputusan pemberhentian dirinya dari keanggotaan partai dan parlemen beberapa waktu lalu. Pasalnya, ia merasa tidak pernah melakukan sesuatu yang melanggar konstitusi.

"Saya optimistis menang karena tidak ada yang saya langgar, baik dalam konstitusi, kode etik, maupun tata tertib DPR. Bahkan, justru saya memperjuangkan misi partai untuk kepentingan rakyat," ujar Gus Choi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/3/2011).

Ia menambahkan, jika dirinya menang dalam gugatannya tersebut, DPR harus segera memutuskan surat Pergantian Antar Waktu (PAW) yang berada di DPR yang saat ini masih terkatung-katung.

"Kalau saya menang surat itu (PAW) harus tutup buku selamanya. Karena memang secara subtansial saya tidak bersalah," jelasnya.

Ketika ditanya, apakah dirinya masih ingin terus berada dalam internal PKB seandainya menang, ia mengatakan belum memikirkan hal tersebut. "Itu masih kita pikirkan, apakah saya masih mau melanjutkan menjadi anggota DPR Fraksi PKB, dengan kondisi partai yang carut marut begini," katanya.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu Gus Choi dan Lily Wahid menggugat DPP PKB ke PN Jakarta Pusat untuk mencabut surat keputusan pemberhentian dari keanggotaan partai dan DPR. Mereka juga menggugat Ketua DPR Marzuki Alie agar mencabut surat pemberitahuan pemberhentian keanggotaan Lily dan Gus Choi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua Tim Advokasi Lily dan Gus Choi, Jhonson Panjaitan, menjelaskan, hal yang dilanggar DPP PKB, yakni prosedur dan substansi pemberhentian. Keputusan dianggap tidak melalui tahap pemberian surat peringatan seperti diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PKB. Seharusnya pemberhentian dilakukan setelah partai memberikan surat peringatan. Pemberhentian keduanya terkait sikap Lily dan Gus Choi yang memilih sikap berbeda saat pengambilan keputuksan hak angket kasus perpajakan di DPR pada bulan Februari lalu. Keduanya memilih sikap mendukung usulan angket, sementara Fraksi PKB menolak usulan angket bersama barisan koalisi di luar PKS dan Partai Golkar.