Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Busyro: "No Way" untuk Koruptor

Kompas.com - 28/03/2011, 17:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas membeberkan seputar pengalamannya sebagai seorang advokat sejak tahun 1980-an di depan para peserta kuliah umum Karya Latihan Bantuan Hukum 2011 yang diselenggarakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Kantor LBH Jakarta, Senin (28/3/2011).

"Saya sudah 26 tahun menjadi lawyer dan saya bersumpah tidak akan bela kasus korupsi. No way untuk koruptor. Saya tidak mau membawa uang dari koruptor yang memberi fee saya dan dibawa pulang ke rumah. Saya percaya untuk mendapat rezeki dengan barokah, bukan dari koruptor," ungkap Busyro.

Busyro menyatakan bahwa ia juga tidak menyalahkan para lawyer lainnya yang menjadi pengacara untuk koruptor. Menurutnya, itu merupakan hak tiap-tiap lawyer. "Saya tidak menyalahkan teman-teman yang berbeda pemikiran dengan saya. Kadang saya bertanya-tanya, sebenarnya salah atau tidak kalau kita menjadi lawyer untuk koruptor. Tapi itu hanya pertanyaan saja. Saya juga tidak akan memberikan statement tentang itu. Itu hak masing-masing lawyer untuk memilih jalannya," tuturnya.

Menurut Busyro, selama ini koruptor selalu ingin dibela pengacara agar hukumannya diringankan atau bahkan dibebaskan. Ia tidak menyetujui hal tersebut. Busyro beranggapan bahwa setiap koruptor seharusnya mendapatkan hukuman sesuai perbuatannya.

"Saya belum menemukan ada pengacara yang mendampingi koruptor, kemudian minta kepada majelis hakim untuk memberikan hukuman seberat-beratnya untuk kliennya. Koruptor pasti minta diringankan hukumannya, syukur-syukur dibebaskan. Oleh karena itu, saya lebih memilih katakan tidak untuk bela koruptor. Tapi kembali lagi, itu hak masing-masing lawyer," kata Busyro.

Ia mengakui saat ini banyak tantangan dan halangan dalam memerangi tindak pidana korupsi karena korupsi banyak dilakukan di tingkat struktural yang melibatkan banyak lapisan, terutama dalam pemerintahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com