Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tambah Toilet dan Tempat Wudhu Saja

Kompas.com - 28/03/2011, 17:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ternyata, sejumlah anggota DPR RI juga masih kurang sepakat dengan mahalnya biaya pembuatan satu ruangan anggota dewan dalam rencana pembangunan gedung baru DPR RI mendatang. Menurut mereka, angka Rp 800 juta terlalu mahal jika dianggarkan hanya untuk satu ruangan anggota dewan.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Tjatur Sapto Edy mengatakan nilai itu terlalu besar untuk pembangunan sebuah ruangan kerja. "Rp 800 juta itu terlalu mahal, karena itu kan ngikuti perhitungan Kementerian PU," ungkapnya di Gedung DPR RI, Senin (28/3/2011).

Menurutnya, angka itu harus dievaluasi ulang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kesederhanaan karena anggota dewan mencerminkan kondisi rakyat yang diwakilinya. Menurut politisi PAN ini, gedung baru nanti seharusnya dibangun sesederhana mungkin sesuai dengan kebutuhan yaitu sebagai tempat kerja satu anggota dewan, lima staf ahli dan satu sekretaris pribadi.

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Jamil juga berpendapat serupa. Menurutnya, harga Rp 800 juta itu terlalu mahal. Lagipula, menurutnya, tak perlu ada penambahan luas ruangan anggota dewan yang sekarang karena sebenarnya luas ruangan dewan yang sekarang sudah cukup layak.

"Kemahalan kalau Rp 800 juta. Mahal kali lah. Karena ruangan ini biasanya kan tempat duduk saja. Terima tamu kan enggak di ruangan. Biasanya terima di luar, di hotel atau di restoran. Kalau anggota kan biasanya datang ke kantor cuma sebentar terus langsung ikut rapat ini, rapat itu. Jadi enggak perlu lama juga di dalam ruangan," katanya.

Hanya saja, yang perlu dipikirkan adalah kenyamanan kerja para staf ahli yang memang bekerja di dalam gedung meski juga tak perlu ruangan yang terlalu besar pula. Menurut politisi PKS ini, Setjen sebenarnya cukup mempertimbangkan penambahan ruang kamar mandi atau toilet yang lebih banyak jumlahnya bagi anggota dewan. Selama ini, Nasir mengatakan jumlah kamar mandi yang terbatas menyulitkan aktivitas anggota dewan, baik setelah bekerja atau berolahraga di sekitar gedung DPR. Para anggota, lanjutnya, juga seringkali harus antre untuk buang air kecil, buang air besar, atau melakukan wudhu ketika bekerja di DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

    Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

    Nasional
    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    Nasional
    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

    Nasional
    Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Nasional
    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Nasional
    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Nasional
    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    Nasional
    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Nasional
    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Nasional
    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Nasional
    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Nasional
    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Nasional
    Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

    Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

    Nasional
    Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

    Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

    Nasional
    Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

    Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com