Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Diminta Urungkan Bangun Gedung Baru

Kompas.com - 27/03/2011, 09:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat diminta berpikir ulang dengan rencana pembangunan gedung baru yang dianggarkan menghabiskan dana tak kurang dari Rp 1,2 triliun. Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Ari Sudjito, mengatakan, apa yang dilakukan DPR sebagai tindakan yang tak sensitif dengan kondisi rakyat yang diwakilinya. Dengan dana sebesar itu, satu ruangan anggota Dewan yang berjumlah 560 orang ditaksir mencapai Rp 800 juta per ruangan.

"Apa gunanya bicara soal rakyat miskin, kesejahteraan rakyat, kalau wakil rakyat sendiri membangun gedung mewah dengan dana sebesar itu? Uang Rp 1 triliun itu tidak kecil, bisa untuk program kesejahteraan rakyat," kata Ari, kepada Kompas.com, Minggu (27/3/2011).

Rencana pembangunan gedung baru yang akan dimulai pada 22 Juni itu juga, dikhawatirkan Ari, bisa semakin mengikis kepercayaan publik terhadap parlemen. "Apalagi sudah ada yang menggugat DPR dengan rencananya ini. Cost politik yang dikeluarkan akan lebih besar. Karenanya, saya menyarankan akan dipertimbangkan lagi," ujar pengajar di Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial ini.

Jika ditilik, fasilitas yang didapatkan anggota Dewan sudah tergolong mewah. Ia tak sepakat jika melihat secara linier antara fasilitas ruangan dan kinerja anggota Dewan. Salah satu yang mendasari pembangunan gedung baru ini adalah kecilnya ruangan anggota Dewan yang saat ini berukuran 32 meter persegi. Di gedung baru, setiap anggota DPR akan menempati ruangan sebesar 112 meter persegi. Ruangan ini akan diisi anggota DPR, staf pribadi, dan beberapa staf ahlinya.

Jumat lalu, Sekretariat Jenderal DPR menyatakan, sudah ada 11 perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti tender pembangunan gedung 36 lantai tersebut. Paling lambat akhir April akan diumumkan siapa pemenang tender untuk memulai pembangunan pada Juni mendatang. Rencana pembangunan gedung baru ini, meski menuai kontroversi, mendapat dukungan sebagian besar fraksi di DPR. Tercatat hanya Fraksi Partai Gerindra yang menyatakan penolakan dan tidak akan menempati ruangan baru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

    Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

    Nasional
    1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

    1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

    Nasional
    Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

    Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

    Nasional
    Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

    Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

    Nasional
    Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

    Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

    Nasional
    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    Nasional
    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

    Nasional
    Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Nasional
    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Nasional
    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Nasional
    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    Nasional
    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Nasional
    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Nasional
    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Nasional
    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com