Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Mau Kudeta Pakai Apa?

Kompas.com - 24/03/2011, 13:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Berbagai kejadian kekerasan yang terjadi terhadap kelompok minoritas di Tanah Air dicurigai sebagai bagian dari upaya menjatuhkan pemerintah yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dimotori sejumlah purnawirawan jenderal. Laporan Al Jazeera menyebutkan, ada sejumlah jenderal purnawirawan yang secara diam-diam mendukung kelompok Islam garis keras untuk memicu kekerasan antarumat beragama. Hal ini bagian dari rencana menggulingkan presiden. Mungkinkah?

Pengamat militer Propatria, Harry Prihartono, meragukan jika ada beberapa nama jenderal purnawirawan yang disebut memiliki kekuatan untuk menggalang penggulingan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Mereka itu hanya kumpulan orang terbuang yang merasa dirinya punya kompetensi, tetapi tidak ada yang melirik. Kalau hanya pengalaman menjadi kepala staf TNI, mau apa? Mau kudeta pakai apa? Sapu lidi?" kata Harry, Kamis (24/3/2011), kepada Kompas.com.

Mereka yang disebut-sebut menggalang kekuatan untuk melakukan kudeta dinilainya tidak memiliki kekuatan ataupun akses untuk memanfaatkan alat-alat negara. Apalagi, sejumlah nama juga merupakan bagian dari rezim masa lalu.

"Mereka juga punya karakter yang sama (dengan penguasa). Kalau katanya jenderal purnawirawan yang akan melakukan kudeta, kenyataannya jenderal-jenderal ini juga berada dalam satu ritme yang sama dengan SBY dan punya agenda pertemuan rutin bersama para purnawirawan. Kalau ada ketidakpuasan wajar, tapi kalau sampai dikelola menjadi kudeta, masih jauh," papar dia.

Oleh karena itu, Harry menyarankan agar isu ini tidak ditanggapi berlebihan oleh pemerintah. "Ini hanya psy war saja," katanya.

Digulirkannya isu ini, menurutnya, juga belum tentu diarahkan kepada SBY sebagai pemimpin negara, tetapi bisa juga ditujukan kepada jenderal purnawirawan yang saat ini duduk di kabinet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Nasional
    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Nasional
    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Nasional
    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Nasional
    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Nasional
    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Nasional
    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Nasional
    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Nasional
    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Nasional
    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Nasional
    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Nasional
    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

    Nasional
    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com