Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: WikiLeaks Punya Implikasi Polkam

Kompas.com - 23/03/2011, 12:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, peran aktor nonnegara pada saat ini semakin menguat. Aktor nonnegara yang disebut Presiden, misalnya, media, kelompok masyarakat madani, LSM, perusahaan-perusahaan, dan individu-individu lainnya. Mereka, sambung Presiden, memaksa pemerintah untuk mengubah cara berpikirnya.

Selain mereka, ada pula kelompok lain yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi implikasi politik dan keamanan ketika melakukan aksinya, salah satunya adalah WikiLeaks. Hal itu disampaikan Presiden ketika membuka Jakarta International Defense Dialog di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (23/3/2011).

”Sekelompok kecil orang di WikiLeaks dengan anti-establishment agenda, misalnya, telah merepotkan pemerintah di berbagai negara di dunia dengan segala implikasi politik dan keamanan,” kata Presiden.

Presiden juga mengatakan, sumber konflik di dunia saat ini terus berlipat ganda, tak hanya perbedaan ideologi yang menjadi karakteristik pada perang dingin. Presiden menyebut ada tiga isu yang dapat memicu konflik.

”Pertama adalah isu perbedaan. Perbedaan identitas dan keyakinan dapat memicu konflik dan tingkat kekerasan. Kita sudah melihat kasus-kasus dimana konflik antarkelompok beragama dapat mengubah komunitas yang harmonis menjadi tak harmonis dalam semalam. Kita juga melihat meningkatnya kasus intoleransi di negara-negara maju dan berkembang,” katanya.

Kedua, lanjut Presiden, adalah isu pemerintahan. Ketidakcakapan pemerintah dalam memerintah dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat dapat berujung konflik. Presiden mengatakan, hal ini terjadi di Indonesia di pengujung tahun 1990.

”Sementara itu, yang ketiga adalah isu kompetisi sumber daya,” kata Presiden.

Saat ini penduduk dunia terus bertambah secara signifikan, sementara sumber kebutuhan pokok manusia terus berkurang. Tahun depan diperkirakan populasi penduduk dunia mencapai 7 miliar. Angka ini diperkirakan meningkat menjadi 9 miliar pada tahun 2045. Padahal, hingga saat ini pemimpin dunia belum dapat mengatasi kesenjangan ini secara tuntas.

Indonesia di WikiLeaks

Seperti diketahui, harian Australia, The Age, Jumat (11/3/2011), memuat berita utama tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Laporan harian itu berdasarkan kawat-kawat diplomatik rahasia Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang bocor ke situs WikiLeaks.

Kawat-kawat diplomatik tersebut, yang diberikan WikiLeaks khusus untuk The Age, mengatakan, Yudhoyono secara pribadi telah campur tangan untuk memengaruhi jaksa dan hakim demi melindungi tokoh-tokoh politik korup dan menekan musuh-musuhnya serta menggunakan badan intelijen negara demi memata-matai saingan politik dan setidaknya seorang menteri senior dalam pemerintahannya sendiri.

Laporan-laporan diplomatik AS tersebut mengatakan, segera setelah menjadi presiden pada tahun 2004, Yudhoyono mengintervensi kasus Taufik Kiemas, suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Yudhoyono dilaporkan telah meminta Hendarman Supandji, waktu itu Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus, menghentikan upaya penuntutan terhadap Taufik Kiemas untuk apa yang para diplomat AS gambarkan sebagai ”korupsi selama masa jabatan istrinya”.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Nasional
    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    Nasional
    Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    Nasional
    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com