Indonesia Percaya Jepang Akan Pulih

Kompas.com - 18/03/2011, 16:54 WIB
EditorRobert Adhi Kusumaputra

JAKARTA, KOMPAS.com — Bencana alam gempa bumi dan tsunami di Jepang yang terjadi pada Sabtu (12/3/2011) dapat berimplikasi pada hubungan dagang, seperti ekspor-impor hingga pembiayaan sejumlah proyek bilateral Indonesia-Jepang.

"Kalau Bappenas kan yang mengoordinasikan kerja sama pembangunan, misalnya yang kerja sama dan didanai oleh skema JAICA. Nah, sampai sekarang belum ada indikasi akan ada perubahan. Kalau komitmen itu kan sudah dibicarakan 5 tahun, jadi sementara ini masih tetap," ujar Menteri PPN/Bappenas Armida Alisjahbana seusai menghadiri acara penyerahan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di Jakarta, Jumat (18/3/2011) kepada Kompas.com.

Secara terpisah, Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar juga menyebutkan hal yang serupa bahwa kerusakan akibat gempa di Jepang kali ini masih lebih kecil dibandingkan kejadian serupa pada tahun 1995 di Kobe.

"Itu bisa dikatakan, Kobe dan sekitarnya adalah pusat banyak industri manufaktur dan pelabuhan utama. Gempa yang terjadi di Kobe katakanlah menghancurkan perekonomian Jepang 12 persen dari PDB, sedangkan minggu lalu diperkirakan mengenai area atau cakupan wilayah yang besarannya 6,5 persen dari PDB," ungkap Mahendra di Jakarta, Jumat (18/3/2011).

Namun, ini memang masih tsunami, belum dampak kerusakan akibat nuklir. Daerah yang kena adalah basis pertanian dan olahan bahan baku, seperti besi baja, minyak, dan pulp. Mahendra juga menyebutkan, sekalipun Jepang banyak memiliki utang publik terhadap PDB sebesar 204 persen, Indonesia hanya 24 persen. Defisit fiskal Jepang 7,5 persen, sedangkan Indonesia 1,5 persen.

"Namun, APBN-nya besar sekali, dan juga berdasarkan rekonstruksi waktu Kobe. Jika rekonstruksi pascagempa dilakukan dalam periode 5 tahun, maka biayanya diperkirakan tidak lebih dari 0,4 persen dari PDB. Jadi, kepercayaan yang menunjukkan Jepang mampu menyerap biaya rekonstruksi tanpa membuat goyah APBN tidak terlalu dikhawatirkan," ucapnya seraya meyakini bahwa negara di Asia Timur ini mampu pulih. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prinsip Kode Etik Hakim

Prinsip Kode Etik Hakim

Nasional
Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Nasional
Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Nasional
Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Nasional
Jika Ingin Tinggalkan 'Legacy', Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Jika Ingin Tinggalkan "Legacy", Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Nasional
Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Nasional
Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Nasional
UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

Nasional
Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Nasional
Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk 'Fit and Propet Test' Gantikan Aswanto

Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk "Fit and Propet Test" Gantikan Aswanto

Nasional
Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Nasional
Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Nasional
Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Nasional
Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Nasional
Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.