Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ical Diganti Bukan Urusan Saya

Kompas.com - 15/03/2011, 15:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali, yang juga anggota Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah, memilih tak berkomentar soal usulan agar Ketua Umum Setgab Aburizal "Ical" Bakrie, yang juga Ketua Umum Partai Golkar, diganti.

"Kalau mau diganti, itu bukan urusan saya," kata Suryadharma di sela-sela pembukaan Musyawarah Kerja Nasional dan Forum Kerja Sama Eksekutif-Legislatif PKB Tahun 2011 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (15/3/2011).

"Susunan kepengurusan di Setgab adalah kepengurusan yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Jadi kita serahkan kepada Presiden," tambahnya.

Suryadharma meminta agar wacana seperti ini sebaiknya dihentikan agar tak menyulut kekisruhan politik. Suryadharma, yang juga Menteri Agama ini juga meminta agar semua pihak mendinginkan kepala masing-masing. Ditanya soal masalah yang dirasakan di Setgab selama ini, Suryadharma mengakui adanya kendala komunikasi.

"Komunikasi harus ditingkatkan pada level yang lebih tinggi supaya tidak ada multitafsir. Pada kasus angket mafia pajak, saya menangkap adanya kebingungan di Setgab. Pasalnya, pansus angket mafia pajak pertama digagas demokrat sendiri. Ibarat mobil, itu sudah dipacu kencang, tiba-tiba berbalik. Ini membuat kebingungan sendiri," katanya.

Politisi senior ini juga mengaku setuju jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Setgab, memimpin rapat-rapat Setgab.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com