Karyawan Mogok, Pasien Kembali Ditolak

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Ahmad Hatari mengatakan, ada persoalan lain yang saat ini perlu diperhatikan di rumah sakit itu. Menurutnya Pemerintah Provinsi Papua sebenarnya memberikan perhatian sangat besar seperti memberikan kucuran dana y ang cukup besar bagi pelayanan kesehatan termasuk kepada RSUD Dok II.

Setidaknya, setiap tahun Pemerintah Provinsi Papua memberikan dana hingga Rp 170 miliar ditambah Rp 90 miliar untuk pengadaan barang. Ia menuturkan, dalam pengadaan alat kesehatan seperti pemindai sebenarnya telah disetujui oleh Gubernur. "Namun ketika akan direalisasikan, pihak RSUD Dok II menyatakan belum siap. Kesepakatan-kesepakatan tidak jalan," tuturnya.

Ia berpendapat, selain persoalan insentif itu sendiri, pengelolaan di rumah sakit tersebut juga harus diperbaiki. Dalam dialog itu, sempat terungkap bahwa pada Selasa pagi ini, RSUD Dok II kembali dibuka dan menerima pasien. Bagaimanapun rumitnya persoalan yang dihadapi, rumah sakit seharusnya tetap dibuka dan menerima pasien serta melayani mereka dengan optimal.

"Ini ironis, di mana-mana bahkan saat perang, rumah sakit buka, tetapi di Jayapura yang damai, kok malah tutup," kata anggota Komisi E DPR Papua, Maddu Mallu.