Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejagung Tak Punya Catatan Korupsi TK

Kompas.com - 14/03/2011, 14:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, M. Amari mengatakan, tidak terdapat catatan di Kejaksaan Agung yang menyatakan Ketua MPR Taufik Kiemas sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana korupsi. Ia berjanji akan meneliti ulang kasus-kasus korupsi yang masuk ke Kejaksaan Agung.

"Setahu saya di Kejaksaan Agung tidak ada kasusnya TK (Taufik Kiemas). Ya, nanti saya review-lah," ungkap Amari di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (14/3/2011) usai menerima perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Seperti diberitakan, pemberitaan harian Australia The Age, Jumat (11/3/2011), bertajuk "Yudhoyono Abused Power" menuding Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengintervensi proses hukum terhadap dugaan korupsi yang dilakukan Taufik Kiemas selama istrinya Megawati memerintah.

Informasi tersebut bersumber dari WikiLeaks, situs milik Julian Assange yang membocorkan kawat-kawat rahasia Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Disebutkan,  setelah menjadi Presiden pada 2004 Presiden Yudhoyono meminta Hendarman Supandji yang saat itu menjabat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus menghentikan upaya penuntutan terhadap Taufik Kiemas.

Dalam sebuah kesempatan, Kiemas enggan berkomentar. Dia menyerahkan persoalan lebih lanjut kepada DPP PDI-Perjuangan. Sementara, Duta Besar Amerika, Scot Marciel, Jumat (11/3/2011) menyatakan, kawat-kawat diplomatik Kedutaan Amerika di Jakarta yang dikutip Wikileaks merupakan informasi mentah yang belum dapat dipertanggungjawabkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com