Demokrat: Ada Motif Diskreditkan SBY

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menilai, pemberitaan dua media terkemuka Australia, The Age dan Sydney Morning Herald, mengenai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan motif tidak baik.

"Ya tentu motif selau bagaimana Presiden itu tidak baik di mata masyarakat, itu sebenarnya untuk mediskreditkan Presiden," tegas Ketua Fraksi Partai Demokrat Muhammad Jafar Hafsah di Gedung DPR RI, Jumat (11/3/2011) siang.

Ia tak merinci dengan detail ke mana tuduhan itu diarahkan. Namun, menurutnya, mungkin saja motif itu dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak menyukai Presiden Yudhoyono baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. "Selain itu, tentu dua-duanya (dari luar maupun dalam negeri) tak semua kan senang Indonesia maju seperti ini," tambahnya.

Sebagai salah satu elit partai yang didirikan oleh Presiden, Jafar menegaskan, semua tuduhan kepada Presiden secara pribadi yang dibocorkan melalui Wikileaks dan kemudian dimuat oleh The Age ini tidak benar, termasuk tuduhan yang ditujukan kepada istri Presiden, Ani Yudhoyono.

"Itu adalah berita tidak benar. Pemerintahan SBY semua transparan dilakukan, dijalankan, dengan seluruh kaidah aturan. Begitu pula Ibu Ani. Ibu Ani tidak punya posisi lain tidak ada perusahaan. Posisi di partai tidak pernah bertemu siapa-siapa untuk bicara bisnis. Saya merasa pemahaman kita, ibu negara hanya dampingi suaminya melakukan tugas negara. Dengan dimuatnya, koran ini perlu dipertanyakan, diusut apa maksudnya memuat itu," tandasnya.

Harian Australia, The Age, Jumat (11/3/2011), memuat berita utama tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Laporan harian itu berdasarkan kawat-kawat diplomatik rahasia kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta yang bocor ke situs WikiLeaks.

Disebutkan, Presiden campur tangan untuk memengaruhi jaksa dan hakim demi melindungi tokoh-tokoh politik korup dan menekan musuh-musuhnya serta menggunakan badan intelijen negara demi memata-matai saingan politik dan, setidaknya, seorang menteri senior dalam pemerintahannya sendiri.

Laporan The Age itu muncul saat Wakil Presiden Boediono mengunjungi Canberra, hari ini, untuk berbicara dengan Wayne Swan yang bertindak sebagai Perdana Menteri Australia, dan berdiskusi dengan para pejabat negara itu tentang perubahan administratif untuk mereformasi birokrasi di Indonesia.