Kelangkaan BBM Ulah Spekulan

Kompas.com - 10/03/2011, 22:58 WIB
EditorBenny N Joewono

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelangkaan bahan bakar minyak di sejumlah daerah diduga merupakan ulah spekulan yang menimbun BBM. Hal ini menyusul adanya wacana kenaikan harga BBM dalam waktu dekat seiring kenaikan harga minyak. Karena itu, Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi akan memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi.  

 

Menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita H Legowo menyatakan, saat ini kelangkaan BBM yang agak menyolok adalah Pontianak. Di daerah itu terjadi lonjakan konsumsi premium mencapai 1.200 kilo liter, atau melebihi kuota harian 900 KL.  

 

"Sebenarnya pengalihan stok BBM bisa dilakukan. Stok BBM di Pontianak minimal mencukupi untuk tiga hari. Tetapi karena ada lonjakan permintaan 300 KL dalam sehari, maka tidak teratasi. Ini berarti ada sesuatu yang salah dalam hal konsumen," kata dia menambahkan.  

 

"Kami melihatnya ada spekulan yang ikut di situ. Karena takut ada harga naik, maka memicu ulah spekulan. Padahal dalam waktu dekat tidak akan ada kebijakan kenaikan harga BBM," kata dia.  

 

Karena itu, Menteri ESDM telah menugaskan BPH Migas untuk meningkatkan pengawasan distribusi BBM bekerja sama dengan pemerintah daerah. Peran pemda dinilai perlu ditingkatkan lantaran kuota harian setiap daerah yang diajukan pemerintah pusat ke DPR RI merupakan kesepakatan dengan pemda.  

 

Menurut Evita, Pemerintah sebenarnya sudah mengajukan kuota BBM tahun 2011 minimal 40 juta KL, tetapi ternyata hanya disetujui DPR sebesar 38,5 juta KL. "Karena itu, perlu ada pengaturan BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tepat volume BBM dalam APBN 2011," kata Evita menambahkan.

 

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X