Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengawasan LP Nusakambangan Diperketat

Kompas.com - 10/03/2011, 18:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto meminta agar pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan (LP), khususnya di LP Nusakambangan, diperketat. Hal ini menyusul munculnya kasus perdagangan narkotik di LP Nusakambangan yang turut melibatkan kepala LP.

Djoko meminta agar sumber daya manusia di bidang pengawasan LP ditingkatkan. ”Kalau mereka tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, ya orang-orang seperti itu harus diberi tindakan, diberi sanksi, diganti dengan orang yang mempunyai kinerja dan integritas,” kata Djoko kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/3/2011).

Djoko pada kesempatan tersebut kembali meminta Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengusut tuntas kasus tersebut. Patrialis diminta untuk memberikan penjelasan menyeluruh terkait kasus itu. Djoko juga mengaku telah meminta kepolisian untuk menyelidiki kasus tersebut.

Seperti diwartakan, di LP Nusakambangan diduga terdapat bisnis gelap narkotik yang tidak hanya meliputi jaringan lokal, tapi juga internasional. Direktur Narkotika Alami Badan Narkotika Nasional (BNN) Benny Mamoto di Cilacap, Rabu, mengakui, bisnis narkotik di Nusakambangan diduga cukup besar. Bandar narkotik di Nusakambangan bisa leluasa berkomunikasi dengan pemasok lokal dan internasional memakai telepon seluler yang mendapat penguat sinyal.

Selasa lalu BNN menangkap Kepala LP Nusakambangan Marwan Adli, narapidana Hartoni, serta anggota staf LP, Fob Budhiyono dan Iwan Syaefuddin. Mereka diduga terlibat jaringan perdagangan narkotik dari dalam LP (Kompas, 9/3/2011). Periode September 2010-Maret 2011 tercatat terjadi empat kali pengungkapan jaringan perdagangan gelap narkotik di LP Nusakambangan. Jaringan itu melibatkan narapidana dan petugas penjara.

Sebelum Marwan dan ketiga tersangka lain, pada 2011 BNN juga menangkap Surya Bahadur Tamang alias Kiran yang diduga mengendalikan perdagangan gelap narkotik dari LP Nusakambangan. Februari lalu BNN juga menangkap Yoyok, narapidana dari LP Besi, Nusakambangan. Pengungkapan jaringan bisnis narkotik yang rapi di LP Narkotika Nusakambangan diawali adanya data mengenai warga negara Indonesia (WNI) yang tertangkap di luar negeri dari Kementerian Luar Negeri.

Dari data itu ditemukan nomor telepon WNI asal Indonesia yang tertangkap di salah satu negara di Amerika Latin. Setelah ditelusuri, ada hubungan komunikasi antara WNI itu dan seorang narapidana di Nusakambangan. Menurut Benny, WNI yang tertangkap itu ternyata kurir narkotik. ”Bayangkan, kurir narkotik di Amerika Latin bisa berkomunikasi dengan narapidana di Nusakambangan. Sejak itu kami fokus ke Nusakambangan,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    Nasional
    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Nasional
    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com