Elite Demokrat Jangan Bikin Ribut!

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi senior PDI-P Pramono Anung meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya tegas mengambil keputusannya terhadap evaluasi koalisi maupun rencana perombakan kabinet (reshuffle) dan tak perlu mendengar "keributan" yang dilontarkan oleh elite Partai Demokrat yang dipimpinnya.

Menurutnya, elite Demokrat justru banyak menimbulkan keributan terkait rencana perombakan koalisi dan kabinet daripada memberi masukan. "Seharusnya partainya presiden sebagai pendukung utama presiden kan memberikan dukungan, harusnya tidak malah meributkan hal-hal yang tidak produktif. Harusnya menyejukkan, memberikan harapan kepada publik, memberikan dorongan, tidak kemudian malah masing-masing mempunyai agenda sendiri-sendiri," ungkapnya di Gedung DPR RI, Kamis (10/3/2011). (Baca: Betapa Buruknya Komunikasi Politik Demokrat)

Wakil Ketua DPR RI ini meminta Presiden lebih baik fokus terhadap proses pembangunan daripada terus melanjutkan polemik koalisi dan kabinet. Menurutnya, hiruk pikuk koalisi lebih baik diabaikan karena kekuasaan sebenarnya ada di tangan Presiden dalam melakukan reshuffle dan tindakan lainnya.

Menurutnya, evaluasi koalisi atau reshuffle sangat tergantung pada Presiden. Memang membutuhkan masukan, tapi bukan dari keributan yang dilontarkan elite Demokrat yang terjadi.

"Jadi saya termasuk yang berpandangan bahwa ribut-ribut kemarin itu tidak baik bagi Presiden untuk memilih orang-orang yang terbaik, yang katakanlah jika memang terjadi reshuffle, ya sudahlah berikanlah kesempatan kepada pemerintah dalam hal ini Presiden untuk mengevaluasi, merenung, memilih orang-orang yang memang pantas untuk dilakukan reshuffle," kata dia.

"Jadi, reshuffle bukan dilakukan karena gertak-menggertak, ancam-mengancam, tarik-menarik, yang menurut saya menjadi kontraproduktif. Jadi, apa pun hitung-hitungannya Presiden kan 3,5 tahun ke depan dia harus memerintah lebih baik," tandasnya.