Betapa Buruknya Komunikasi Politik Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasca-usulan hak angket pajak yang kandas di DPR, publik disuguhkan sebuah "drama" tentang koalisi partai politik. Sebuah tontonan yang melelahkan, mulai dari gonjang-ganjing evaluasi koalisi hingga perombakan kabinet (reshuffle).

Meski belum jelas betul ujung ceritanya, keterangan pers yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Rabu (8/3/2011) sore, seperti menyiratkan akhir "drama" ini: tidak ada reshuffle, setidaknya dalam waktu dekat ini.

”Untuk diketahui oleh rakyat Indonesia, hingga saat ini Presiden belum pernah secara resmi berbicara tentang dilaksanakannya reshuffle kabinet dalam waktu dekat, termasuk menyebut nama menteri yang akan diganti dan yang akan mengganti,” kata Sudi Silalahi.

Sehari sebelumnya, Selasa (7/3/2011), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Staf Khusus Presiden Bidang Informasi dan Hubungan Masyarakat Heru Lelono membantah nama-nama calon menteri yang beredar di publik menyusul wacana reshuffle.

”Nama-nama yang beredar betul-betul dari publik. Tidak pernah Presiden mengatakan ingin mengganti ini dengan ini,” kata Heru.

Sementara itu, di luar Istana, sejumlah elite Partai Demokrat blak-blakan bicara soal perombakan kabinet. Selasa pekan ini, Ketua Departemen Keuangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Muhammad Ikhsan Modjo didampingi Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla dan Sekretaris Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM DPP Partai Demokrat Rachlan Nashidik bicara kepada pers soal tawaran tiga kursi menteri kepada PDI-P. "Ketiga kursi menteri itu adalah Menko Kesra, Menteri Sosial, dan Menteri BUMN," kata Ihsan.

Sehari setelah itu, Ulil juga bicara kepada pers di Semarang, Jawa Tengah, soal perubahan komposisi kursi di kabinet. Ia menyebutkan, saat ini proses seleksi menteri terkait dengan rencana reshuffle kabinet sudah mulai dilakukan.

Menurut Ulil, jumlah menteri dari Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat serta partai koalisi yang lain akan mengalami perubahan. Partai Golkar dipastikan masih di dalam koalisi, sedangkan PKS kemungkinan masih dipertahankan, tetapi jumlah menterinya akan cukup banyak berkurang.

Hari ini, semua pernyataan di atas kembali dibantah Istana. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparinga mengatakan, Presiden masih melakukan evaluasi koalisi. "Presiden belum sampai pada perombakan pos-pos (kementerian) dan orang-orangnya," kata Daniel.

Presiden, ketika membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kamis (10/3/2011), menegaskan, dia tak ingin didorong-dorong dalam melakukan perombakan kabinet.