Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din: Presiden Gamang dan Ragu-ragu

Kompas.com - 08/03/2011, 15:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai lemahnya kepemimpinan bangsa dan negara tercermin dalam kisruh koalisi belakangan ini. Din mengatakan masyarakat dapat melihat bahwa kepemimpinan yang dipegang oleh Presiden ternyata mencerminkan distorsi dan deviasi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

"Presidensiil tapi kenyataannya beda, terkait sistem pemilu dan sistem pemerintahannya. Tak ada sebuah kepemimpinan yang bisa mengatasi dan bahkan karena kepala pemerintahan dan presidennya gamang juga, indecisive, ragu-ragu maka penampakannya pada hiruk pikuk terakhir soal koalisi," tegasnya dalam pertemuan dengan pimpinan DPD RI, Selasa (8/3/2011).

Menurut Din, Presiden seharusnya tak perlu memunculkan keraguan itu ke publik jika memang tidak ingin melakukan evaluasi yang sungguh-sungguh pada kabinetnya. Pada faktanya, Din menilai kisruh koalisi belakangan ini menunjukkan bahwa Presiden dan wakil-wakil rakyat serta partai politik hanya berorientasi pada kekuasaan.

Sementara itu, makin banyak pula persoalan bangsa yang terabaikan. Kerancuan sistem pemerintahan yang disebut Presidensiil dengan kondisi multipartai pun tak kunjung terselesaikan. Din mencatat perlunya kepemimpinan yang reformatif sebagai solusi untuk menjawab tantangan globalisasi dan modernisasi, bahkan dalam sistem politik sekalipun.

Kepemimpinan ini perlu untuk membawa Indonesia menjadi negara yang maju, adil, makmur, berdaulat dan bermartabat. Sayangnya, sifat seperti itu, lanjut Din, belum hadir di Istana Negara. "Kepemimpinan seperti ini tidak hadir, tidak memenuhi kriteria sehingga tak bisa menyelesaikan persoalan bangsa," "Masih jauh dari harapan," tandasnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com