Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

September, Super Tucano Gantikan Bronco

Kompas.com - 07/03/2011, 20:12 WIB

MALANG, KOMPAS.com - Lapangan Udara (Lanud) Abdulrachman Saleh bersiap menerima kedatangan 16 pesawat terbang tempur taktis Super Tucano yang sudah dipesan dari pabriknya di Brasil, Embraer, bulan September 2011. Pesawat ini akan mengganti seluruh sisa pesawat dengan karakter yang sama, OV-10 atau dijuluki Bronco yang kini sudah habis jam terbangnya dan hanya bisa dimuseumkan.

Komandan Lanud Abdulrachman Saleh Malang, Marsekal Pertama (Marsma) Agus Dwi Putranto di Malang, Senin (7/3/2011) menjelaskan, Mabes TNI AU dan pemerintah yang memutuskan memilih dan membeli jenis pesawat tersebut. "Sebagai prajurit kami menyiapkan diri untuk memanfaatkan dan memelihara sebaik mungkin. Sudah kami siapkan pilot dan teknisi yang akan mengoperatori dan melayani perawatannya, pada Skadron 21, yang sama dengan Skadron OV-10," katanya.

Menurutnya, secara berangsur para teknisi dan calon pilot sudah mendapat kesempatan pendidikan, yang tidak ia rinci. Pesawat tempur Super Tucano, jelasnya, merupakan pesawat tempur taktis yang bertugas sebagai semacam pemandu dan pengintai atau penjuru depan, bagi pesawat tempur serbu di belakangnya.

"Ini jenis pesawat tempur kecil, yang karena kecepatannya yang lebih rendah dibanding pesawat tempur jet Sukhoi, akan memudahkan pilot Super Tucano untuk mengamati sasaran darat, bertipe pesawat tempur sasaran udara ke darat," katanya.

"Karakternya dalam taktik pertempuran udara kurang lebih mirip dengan peran OV-10, hanya saja jauh lebih modern segala-galanya dibanding OV-10, termasuk sistem navigasinya, persenjataannya dan mesinnya," sambung Agus.

Persenjataan yang dibawa jenis roket dan bom udara ke darat seperti bom MK82, dan semua jenis senjata untuk tujuan penyerangan air to ground. Adapun pesawat dibawah skadron 21 OV-10/Bronco, katanya, kini tersisa tinggal tujuh pesawat saja. Sebuah OV-10 sudah dipastikan akan diterbangkan ke Yogyakarta untuk dimuseumkan. "Lanud Abdulrachman Saleh berencana memasang satu pesawat sebagai monumen di dalam kompleks Lanud. Lalu sisanya belum diputuskan," katanya.

Menurut Agus, bisa saja jika ada pihak yang hendak memerlukannya untuk dijadikan monumen. Permintaan mengenai itu hanya bisa diizinkan oleh Mabes TNI AU. "Selama ini sudah ada satu OV-10 yang dijadikan monumen di Kabupaten Jombang, Jawa Timur," tambah Marsma Agus Dwi Putranto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com