Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Metro TV Jelaskan soal Running Text ke KPI

Kompas.com - 03/03/2011, 13:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Hari ini, Kamis (3/2/2011), jajaran Media Group mendatangi kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Mereka menjelaskan soal running text yang dipersoalkan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

”Kami datang kemari untuk memenuhi undangan KPI yang ingin melihat pokok persoalan tentang pemberitaan running text di MetroTV yang dinilai terlalu memojokkan Dipo Alam,” kata kuasa hukum Media Group, OC Kaligis, kepada wartawan di kantor KPI, Jakarta, Kamis (3/2/2011). Jajaran Media Group yang datang adalah Direktur Pemberitaan MetroTV Suryopratomo dan Direktur Pemberitaan Media Indonesia Saur Hutabarat.

Menurut Kaligis, pihaknya datang sesuai dengan undangan KPI yang ingin melihat pokok permasalahan yang terjadi antara MetroTV dan Dipo Alam.

Sementara itu, Ketua KPI Dadang Rahmat Hidayat, menyampaikan, MetroTV sudah memberikan informasi mendasar mengenai perselisihannya dengan Dipo Alam.

”MetroTV sudah memberikan informasi mendasar atas masalah-masalahnya, seperti menginginkan media harus diperlakukan secara baik oleh pemerintah. Namun, di satu sisi media juga harus memberikan sikap yang baik,” ujar Dadang.

Ketika ditanya mengenai solusi apa yang akan diambil KPI. Dadang mengatakan pihaknya akan bertemu terlebih dahulu dengan pihak Dipo Alam. ”Kami harus mendengar juga dari pihak Dipo Alam, ,aru kami carikan solusi yang baik, tanpa mengurangi hak-hak dari kedua belah pihak,” tuturnya.

Perseteruan Dipo dengan MetroTV bermula dari pernyatan Dipo yang menyatakan MetroTV bersama Media Indonesia (Media Group) dan TV One kerap menjelek-jelekkan pemerintah dalam pemberitaannya.

Media Group lantas melaporkan Dipo ke polisi karena dianggap tidak menanggapi somasi yang dilayangkan Media Group terkait pernyataannya. Dipo lantas melaporkan balik Media Group ke Dewan Pers terkait running text Metro TV yang dianggap menyudutkan dirinya.

 

 

Selengkapnya mengenai perseteruan Dipo dan Media baca Dipo vs Media

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com