Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Metro TV Dilaporkan Balik ke Dewan Pers

Kompas.com - 27/02/2011, 19:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Stasiun televisi Metro TV dilaporkan balik oleh Sekretaris Kabinet Dipo Alam ke Dewan Pers. Melalui kuasa hukumnya, Amir Syamsuddin, Dipo menyatakan Metro TV telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan profesionalismenya sebagai insan pers. Amir mengatakan Dipo akan melaporkannya ke Dewan Pers besok.

"Ini penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan televisi, mereka telah menyalahgunakan kewenangan informasi yang dapat menggalang opini seakan Dipo Alam adalah musuh pers Indonesia. Dipo Alam tidak pernah menempatkan diri menjadi musuh pers. Tindakan itu kami anggap Metro menyalahgunakan kewenangan dan profesionalismenya sebagai insan pers. Jelas bertentangan dengan kode etik jurnalisme," tegas Amir kepada Kompas.com, Minggu (27/2/2011).

Amir mengatakan penyalahgunaan kewenangan dan profesionalisme itu disimpulkan atas running text yang sudah berhari-hari ditayangkan oleh Metro TV. Dalam running text, pihak Metro menyebutkan Dipo Alam menolak minta maaf atas pernyataannya untuk memboikot media.

Selain itu, Amir mengatakan pihaknya juga akan mengadukan Metro TV ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) karena menggunakan frekuensi siaran publik untuk kepentingan pribadi bersengketa dengan masyarakat, dalam hal ini Dipo Alam.

"Akibatnya telah menimbulkan persepsi keliru dengan membuat tanggapan yang menyerang Dipo Alam. Orang-orang kan rata-rata tidak mengerti persoalannya. Itu kapan Dipo ngomong begitu? Harus dibuktikan oleh mereka," tambahnya.

Amir juga menegaskan bahwa pihaknya sudah menjawab somasi yang diajukan Metro TV pada Jumat lalu, sekitar pukul 15.30. Namun, running text yang menyebutkan bahwa pihak Dipo belum juga dijawab tetap ditayangkan hingga hari ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

    Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

    Nasional
    Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

    Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

    Nasional
    Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

    Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

    Nasional
    Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Nasional
    Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Nasional
    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Nasional
    Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Nasional
    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Nasional
    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Nasional
    Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

    Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    Nasional
    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Nasional
    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com