Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Panda, Chandra Cuma Tersenyum

Kompas.com - 25/02/2011, 15:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Chandra M Hamzah, enggan berkomentar ketika ditanya soal permintaan tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan, Panda Nababan, yang meminta dirinya dan Bibit Samad Rianto sebagai saksi meringankan.

Chandra dicegat Kompas.com saat hendak menuju mesin ATM di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/2/2011). Ia hanya tersenyum menanggapi pertanyaan Kompas.com. "Saya ambil uang dulu, enggak ada uang nih, jangan diintip, lho," ujar Chandra sambil tertawa di depan ATM tersebut.

Seusai mengambil sejumlah uang, Chandra berlalu dan kembali tak berkomentar soal permintaan Panda. Tak lama kemudian ia memasuki sebuah ruangan yang bertuliskan "Dilarang Melintas". "Saya mau shalat dulu, ya," ujarnya sambil tersenyum.

Sebelumnya siang tadi, tiga kuasa hukum Panda Nababan, yaitu Juniver Girsang, Patra M Zen, dan Dwi Ria Latifa, datang ke Gedung KPK mengajukan surat permohonan kepada Bibit-Chandra untuk menjadi saksi meringankan bagi Panda.

Alasannya, dua pemimpin KPK tersebut pernah menemui Panda sebelum keduanya menjalani fit and proper test dalam seleksi pimpinan KPK untuk meminta dukungan. Pertemuan itu layaknya pertemuan Panda dengan mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom. Bibit-Chandra diminta memberikan penegasan bahwa pertemuan Fraksi PDI-P dengan Miranda Swaray Goeltom adalah wajar adanya.

"Sesuai dengan hak seorang tersangka yang boleh meminta menghadirkan saksi, kami dari pihak Panda Nababan meminta KPK memanggil dan memeriksa saksi meringankan, yaitu Pak Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, untuk menegaskan bahwa pertemuan yang diadakan Fraksi PDI-P bersama Miranda S Goeltom sebelum pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia adalah wajar, seperti yang pernah dilakukan Bibit-Chandra dengan Panda Nababan," papar Patra di Gedung KPK, Jumat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com