Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerusuhan di Temanggung Ada yang Menggerakkan

Kompas.com - 09/02/2011, 11:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal Timur Pradopo mengungkapkan, polisi menengarai ada yang menggerakkan aksi massa yang menimbulkan kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah. Massa yang berkumpul di depan Pengadilan Negeri Temanggung berasal dari kabupaten di sekitar Temanggung. Informasi ini diperoleh polisi dari keterangan saksi berinisial NHY.

"Dari hasil pemeriksaan terhadap NHY, warga yang berkumpul di sekitar Pengadilan Negeri Temanggung bukan dari Temanggung. Artinya, ada yang menggerakkan. Mereka berasal dari luar Temanggung, tetapi masih di Jawa Tengah," kata Timur saat memberikan keterangan kepada wartawan seusai memberi laporan kepada Wakil Presiden Boediono di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (9/2/2011).

Keterangan NHY, menurut Timur, menjadi titik awal bagi polisi untuk menyelidik dan menyidik.

Ditanya wartawan tentang adanya sinyalemen yang menyebutkan bahwa kerusuhan Temanggung disebut-sebut merupakan stimulasi untuk menjatuhkan pemerintah dan mendiskreditkan para tokoh agama yang beberapa waktu lalu menyatakan pemerintah berbohong, Timur menjawab hal itu masih dikembangkan dalam penyelidikan.

Lebih lanjut, ketika ditanya soal kemungkinan peristiwa Cikeusik dan kerusuhan di Temanggung merupakan satu rangkaian peristiwa untuk menciptakan instabilitas politik, Timur juga menjawab bahwa hal itu akan ditelusuri.

Saat ini NHY masih berada di Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan belum dibawa ke Jakarta karena masih disinkronisasikan dengan saksi-saksi lain di lapangan.

Timur menambahkan, dalam kasus penistaan agama di Temanggung yang memicu kerusuhan, majelis hakim sebenarnya sudah memberikan vonis maksimal, yaitu lima tahun, kepada terdakwa Antonius Richmond Bawengan. "Namun, Polri masih akan memeriksa lebih lanjut bagaimana peristiwa kerusuhan sampai terjadi dan apa tujuannya," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Nasional
    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Nasional
    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com