Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yenny Wahid Kecam Pernyataan Ratu Atut

Kompas.com - 08/02/2011, 17:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif The Wahid Institute Yenny Wahid mengecam pernyataan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang berharap agar Jemaah Ahmadiyah di Banten insyaf. Pernyataan politisi Partai Golkar ini dinilai putri almarhum Abdurrahman Wahid  sebagai hal yang dapat memprovokasi masyarakat.

"Ini pernyataan yang tak bertanggung jawab. Ini seperti fatwa MUI yang memberikan legitimasi bagi kelompok tertentu untuk melakukan tindak kekerasan," kata Yenny kepada Kompas.com di The Wahid Institute, Jakarta, Selasa (8/2/2011).

"Saya baru tahu Gubernur Banten mempunyai mandat dari Tuhan untuk meluruskan manusia. Saya pikir menjadi gubernur hanya mendapat mandat dari masyarakat saja," sindir Yenny.

Seperti diwartakan, Ratu Atut, kepada para wartawan usai mengikuti rapat terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Senin (7/2/2011), mengatakan bahwa dirinya berharap sekitar 1.120 Jemaah Ahmadiyah yang tersebar di enam kecamatan di Banten dapat segera bertobat.

"Saat ini sudah ada 24 jemaah yang insyaf, dan kembali mengikuti ajaran Islam yang benar. Saya berharap yang lain juga bisa. Kami lakukan pembinaan sampai mereka betul-betul insaf," ujar Ratu Atut.

Ratu Atut juga mengatakan, Pemda Banten bersama dengan MUI dan Kementerian Agama RI terus melakukan pembinaan terhadap Jemaah Ahmadiyah. Tak kurang dari 3.014 penyuluh agama diterjunkan.

Rohaniwan Romo Harry dari International Conference on Religion and Peace (ICRP) mengatakan, pemerintah sebaiknya berhenti mengurusi keimanan warga negaranya.

"Pemerintah kita selama ini sibuk mengurusi keimanan warganya dan mengurusi surga orang lain, tapi tak mampu membuat warganya yang hidup di dunia ini menjadi lebih baik. Padahal, tugas negara adalah memastikan warga negaranya memperoleh hidup aman, damai, dan sejahtera," katanya.

Sementara itu, Pendeta Albertus Patty dari Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat, meminta agar tak ada lagi pejabat yang memberikan pernyataan yang semakin menyudutkan dan menyalahkan korban.

"Faktanya, ada tindak kekerasan yang menimpa Jemaah Ahmadiyah," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

    Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

    Nasional
    Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

    Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

    Nasional
    Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

    Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

    Nasional
    Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

    Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

    Nasional
    Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

    Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

    Nasional
    Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

    Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

    Nasional
    KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

    KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

    Nasional
    Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

    Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

    Nasional
    Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

    Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

    Nasional
    Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

    Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

    Nasional
    Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

    Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

    Nasional
    Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

    Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

    Nasional
    Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

    Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

    Nasional
    Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

    Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

    Nasional
    Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

    Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com