Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yenny Wahid Kecam Pernyataan Ratu Atut

Kompas.com - 08/02/2011, 17:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif The Wahid Institute Yenny Wahid mengecam pernyataan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang berharap agar Jemaah Ahmadiyah di Banten insyaf. Pernyataan politisi Partai Golkar ini dinilai putri almarhum Abdurrahman Wahid  sebagai hal yang dapat memprovokasi masyarakat.

"Ini pernyataan yang tak bertanggung jawab. Ini seperti fatwa MUI yang memberikan legitimasi bagi kelompok tertentu untuk melakukan tindak kekerasan," kata Yenny kepada Kompas.com di The Wahid Institute, Jakarta, Selasa (8/2/2011).

"Saya baru tahu Gubernur Banten mempunyai mandat dari Tuhan untuk meluruskan manusia. Saya pikir menjadi gubernur hanya mendapat mandat dari masyarakat saja," sindir Yenny.

Seperti diwartakan, Ratu Atut, kepada para wartawan usai mengikuti rapat terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Senin (7/2/2011), mengatakan bahwa dirinya berharap sekitar 1.120 Jemaah Ahmadiyah yang tersebar di enam kecamatan di Banten dapat segera bertobat.

"Saat ini sudah ada 24 jemaah yang insyaf, dan kembali mengikuti ajaran Islam yang benar. Saya berharap yang lain juga bisa. Kami lakukan pembinaan sampai mereka betul-betul insaf," ujar Ratu Atut.

Ratu Atut juga mengatakan, Pemda Banten bersama dengan MUI dan Kementerian Agama RI terus melakukan pembinaan terhadap Jemaah Ahmadiyah. Tak kurang dari 3.014 penyuluh agama diterjunkan.

Rohaniwan Romo Harry dari International Conference on Religion and Peace (ICRP) mengatakan, pemerintah sebaiknya berhenti mengurusi keimanan warga negaranya.

"Pemerintah kita selama ini sibuk mengurusi keimanan warganya dan mengurusi surga orang lain, tapi tak mampu membuat warganya yang hidup di dunia ini menjadi lebih baik. Padahal, tugas negara adalah memastikan warga negaranya memperoleh hidup aman, damai, dan sejahtera," katanya.

Sementara itu, Pendeta Albertus Patty dari Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat, meminta agar tak ada lagi pejabat yang memberikan pernyataan yang semakin menyudutkan dan menyalahkan korban.

"Faktanya, ada tindak kekerasan yang menimpa Jemaah Ahmadiyah," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Nasional
    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com