JAKARTA, KOMPAS.com — Dengan berulangnya kasus penyerangan Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, yang menewaskan tiga korban jiwa, maka makin lengkaplah kinerja buruk Menteri Agama Suryadharma Ali. Hal ini disampaikan oleh Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Erna Ratnaningsih di Gedung DPR RI, Senin (7/2/2011).
"Kami menilai bahwa kinerja Menteri Agama buruk karena untuk kasus Ahmadiyah di beberapa pernyataan di media, justru kembali menyulut aksi-aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah. Sebelum puasa kemarin, dia bilang setelah puasa ada pembubaran Ahmadiyah. Menurut kami, tidak pantas dilakukan pejabat publik yang harusnya berdiri di atas semua golongan, termasuk minoritas seperti Ahmadiyah," ungkapnya.
Pernyataan Menag, lanjutnya, justru sering memicu konflik dan bukannnya menyelesaikan konflik. Dalam persoalan-persoalan kerukunan ini, Menag dinilai belum melakukan langkah-langkah konkret, termasuk pula dalam masalah pendirian rumah ibadah, ketika masyarakat bukan Muslim kesulitan membangun rumah ibadah.
Erna mengatakan, YLBHI sendiri akan menempuh jalur hukum jika pemerintah memutuskan membubarkan Ahmadiyah. YLBHI juga tak sepakat dengan isi SKB 3 Menteri tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. "Kami memang melihat ada pembatasan terhadap masyarakat yang melakukan keyakinan agamanya. Padahal konstitusi sudah jelas, warga negara bebas melakukan ibadah agamanya," katanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.