Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Partai untuk DPR, Media untuk Rakyat

Kompas.com - 20/01/2011, 02:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, penerima penghargaan Lifetime Achievement, membagi ilmunya tentang kepemimpinan pada malam penganugerahan Charta Politika Award itu di Jakarta, Rabu (19/1/2011) malam.

"Rumusan leadership (kepemimpinan) adalah orang yang dapat memimpin orang lain untuk melakukan hal yang tidak suka. Kalau menyuruh mereka melakukan hal yang mereka suka, itu namanya koordinator saja," kata Jusuf Kalla disambut tepuk tangan para undangan.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu pun membagi tips dan trik saat dirinya harus membuat keputusan yang tidak populer ketika menjadi wakil presiden. Menurut dia, dua lembaga yang harus diberi pemahaman yang mendetail tentang kebijakan pemerintah, yaitu pimpinan partai politik, terutama oposisi dan pimpinan redaksi media massa.

"Pimpinan partai untuk amankan DPR, dan pimpinan redaksi buat amankan rakyat," katanya. Ia juga mengatakan, dalam berkomunikasi haruslah tegas dan jujur dalam menyampaikan informasi. "Hubungan dengan media harus berdasarkan trust (kepercayaan) dan harus dipelihara karena saya tidak bisa bohong," katanya.

Ia pun menambahkan, sebagai pemimpin sebaiknya lebih banyak menyampaikan informasi tanpa melalui juru bicara sebab bisa terjadi salah tafsir.

"Humas jangan sering-sering dipakai, nanti salah tafsir. Kalau saya yang bilang bisa dipertanggungjawabkan, makanya usai pengajian Jumatan, saya selalu bersedia diajak bicara tentang apa saja. Kalau yang bicara itu jubir, bisa saja salah tafsir," katanya.

Bagi seorang pemimpin, katanya, harus berani membuat kebijakan meski keliru daripada sama sekali tidak membuat kebijakan. "Rumusan pemimpin, pemimpin bisa dimaafkan kalau dia salah membuat kebijakan, tapi tidak bisa dimaafkan kalau dia tidak membuat kebijakan," katanya.

Sementara itu, menurut Charta Politika, penghargaan ini diberikan kepada seorang tokoh yang memiliki kontribusi bagi perkembangan komunikasi politik dalam konstelasi politik di Indonesia.

Sosok mantan wakil presiden tersebut dinilai sebagai seorang pemimpin yang lugas, egaliter, dan terbuka yang menjadikan kekuatan dalam kapasitasnya sebagai mediator konflik dan dikenal sebagai tokoh perdamaian.

Hadir pada acara itu penerima penghargaan Charta Politika Award, yaitu untuk Kategori Kepala Daerah, Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin; Kategori Pemimpin Lembaga Negara, yaitu Pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah; dan Kategori Pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-kementerian, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Kemudian, untuk Kategori Politisi dari Partai Oposisi, politisi asal PDI-P Pramono Anung; Kategori Politisi dari Partai Koalisi, anggota DPR Priyo Budi Santoso; dan Kategori LSM/Pengamat yang Berpengaruh di Media Selama 2010, yaitu pengamat politik Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.

Tokoh lain yang hadir yaitu Staf Khusus Presiden Bidang Otda Velix Wanggai dan anggota DPR Maruarar Sirait.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com