JK: Partai untuk DPR, Media untuk Rakyat

Kompas.com - 20/01/2011, 02:53 WIB
Editoryuli

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, penerima penghargaan Lifetime Achievement, membagi ilmunya tentang kepemimpinan pada malam penganugerahan Charta Politika Award itu di Jakarta, Rabu (19/1/2011) malam.

"Rumusan leadership (kepemimpinan) adalah orang yang dapat memimpin orang lain untuk melakukan hal yang tidak suka. Kalau menyuruh mereka melakukan hal yang mereka suka, itu namanya koordinator saja," kata Jusuf Kalla disambut tepuk tangan para undangan.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu pun membagi tips dan trik saat dirinya harus membuat keputusan yang tidak populer ketika menjadi wakil presiden. Menurut dia, dua lembaga yang harus diberi pemahaman yang mendetail tentang kebijakan pemerintah, yaitu pimpinan partai politik, terutama oposisi dan pimpinan redaksi media massa.

"Pimpinan partai untuk amankan DPR, dan pimpinan redaksi buat amankan rakyat," katanya. Ia juga mengatakan, dalam berkomunikasi haruslah tegas dan jujur dalam menyampaikan informasi. "Hubungan dengan media harus berdasarkan trust (kepercayaan) dan harus dipelihara karena saya tidak bisa bohong," katanya.

Ia pun menambahkan, sebagai pemimpin sebaiknya lebih banyak menyampaikan informasi tanpa melalui juru bicara sebab bisa terjadi salah tafsir.

"Humas jangan sering-sering dipakai, nanti salah tafsir. Kalau saya yang bilang bisa dipertanggungjawabkan, makanya usai pengajian Jumatan, saya selalu bersedia diajak bicara tentang apa saja. Kalau yang bicara itu jubir, bisa saja salah tafsir," katanya.

Bagi seorang pemimpin, katanya, harus berani membuat kebijakan meski keliru daripada sama sekali tidak membuat kebijakan. "Rumusan pemimpin, pemimpin bisa dimaafkan kalau dia salah membuat kebijakan, tapi tidak bisa dimaafkan kalau dia tidak membuat kebijakan," katanya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, menurut Charta Politika, penghargaan ini diberikan kepada seorang tokoh yang memiliki kontribusi bagi perkembangan komunikasi politik dalam konstelasi politik di Indonesia.

Sosok mantan wakil presiden tersebut dinilai sebagai seorang pemimpin yang lugas, egaliter, dan terbuka yang menjadikan kekuatan dalam kapasitasnya sebagai mediator konflik dan dikenal sebagai tokoh perdamaian.

Hadir pada acara itu penerima penghargaan Charta Politika Award, yaitu untuk Kategori Kepala Daerah, Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin; Kategori Pemimpin Lembaga Negara, yaitu Pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah; dan Kategori Pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-kementerian, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Kemudian, untuk Kategori Politisi dari Partai Oposisi, politisi asal PDI-P Pramono Anung; Kategori Politisi dari Partai Koalisi, anggota DPR Priyo Budi Santoso; dan Kategori LSM/Pengamat yang Berpengaruh di Media Selama 2010, yaitu pengamat politik Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.

Tokoh lain yang hadir yaitu Staf Khusus Presiden Bidang Otda Velix Wanggai dan anggota DPR Maruarar Sirait.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

Nasional
BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

Nasional
Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Nasional
Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

Nasional
Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

Nasional
BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

Nasional
UPDATE: Sebaran 8.161 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 8.161 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
UPDATE 15 Juni: 11.699.021 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 15 Juni: 11.699.021 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 15 Juni: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Tercatat 116.787 Orang

UPDATE 15 Juni: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Tercatat 116.787 Orang

Nasional
UPDATE 15 Juni: 108.800 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 15 Juni: 108.800 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
BIN: Radikalisme, Separatisme di Papua, hingga Serangan Siber Jadi Ancaman Nasional

BIN: Radikalisme, Separatisme di Papua, hingga Serangan Siber Jadi Ancaman Nasional

Nasional
UPDATE 15 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 108.632 Orang

UPDATE 15 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 108.632 Orang

Nasional
Kasus Covid-19 di 11 Daerah Melonjak, Satgas: Pembentukan Poskonya Rendah

Kasus Covid-19 di 11 Daerah Melonjak, Satgas: Pembentukan Poskonya Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X