Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adukan Saja Anggota Satgas ke Polisi

Kompas.com - 19/01/2011, 15:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tuduhan Gayus terhadap manuver sejumlah anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang merugikan dirinya jangan hanya sebatas bicara. Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edi, Gayus sebaiknya melaporkan saja keluhannya itu ke pihak kepolisian bahwa dirinya dijadikan mainan politik selama menjalani proses persidangan.

"Tinggal diadukan ke Polri agar tuntas," katanya, Rabu (19/1/2011). Sebelumnya, usai vonis tujuh tahun kepada dirinya dibacakan, Gayus mengungkapkan kekesalannya terhadap sepak terjang anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

Gayus mengaku, Satgas yang menyuruhnya ke Singapura dan merekayasa penjemputan. Satgas juga disebut Gayus mengetahui dan merestui John Jerome Grice yang membuat paspor palsu yang digunakan Gayus dengan nama Sony Laksono. Gayus juga menuduh Satgas mengalihkan isu bahwa uangnya dari Bakrie Group.

Tuduhan-tuduhan tersebut langsung ditanggapi anggota Satgas. Baik Denny Indrayana maupun Mas Achmad Santosa membantah semua tuduhan Gayus.

Vonis terlalu ringan

Politisi PAN ini menilai bahwa vonis yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terlalu kecil untuk besarnya kasus Gayus Tambunan selama ini. Oleh karena itu, jaksa bisa mengajukan banding atau menyusun tuntutan baru untuk kasus pidana lain yang menjerat Gayus.

"Keseluruhan kasus Gayus kan besar. Kesalahan jaksa hanya mengangkat kasus yang disidangkan itu. Untuk itu, jaksa dan polisi harus segera menyusun tuntutan baru bagi Gayus untuk pidana lain," katanya.

Menurut dia, vonis yang ringan tentu mengagetkan masyarakat dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, Tjatur berharap tuntutan-tuntutan baru dapat memenuhinya kemudian, seperti kasus penyuapan yang besar dan terkait kepergiannya ke luar negeri yang juga berkaitan dengan imigrasi dan pemalsuan paspor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com