Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Bantah Minta Gayus Sebut Ical

Kompas.com - 19/01/2011, 15:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum membantah pernah meminta terpidana kasus korupsi pajak, Gayus HP Tambunan, untuk menyebut dan mengaitkan perusahaan Grup Bakrie terlibat dalam kasus suap pajak. Bantahan ini disampaikan anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Achmad Santosa, akrab disapa Ota, kepada para wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/1/2011).

"Tidak pernah minta apa-apa. Dia yang ngomong sendiri," kata Ota.

Ota mengaku, Gayus sendiri yang berinisiatif menyebut nama Ical. "Saya saksinya. Dia bicara sendiri. Bahkan waktu itu kami sedikit tidak percaya. 'Lho, apa maksudnya ngomong begitu?' Jadi, kami tidak bereaksi. Diam saja," lanjut Ota.

Ketika ditanya tanggapan soal vonis Gayus yang dinilai terlalu rendah, Ota memilih tak berkomentar. "Kami belum memberikan tanggapan apa-apa. Kami mau diskusi dulu. Nanti kami akan memberikan keterangan," kata Ota.

Ota mengatakan, kasus Gayus bukan hanya soal korupsi pajak saja. "Masih ada kasus terkait mafia pengadilan dan terkait keluarnya Gayus dari tahanan. Jadi, yang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat ini masih sebagian saja," katanya.

Gayus, dalam pernyataannya seusai sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menuding, Satgas-lah yang menggiring kasusnya ke ranah politik. Penyebutan tiga perusahaan Grup Bakrie sebagai bagian dari perusahaan yang menyuapnya, dikatakan Gayus, bukan berasal dari dirinya.

"Saat di Singapura, saya memberi tahu ada uang lebih dari Rp 50 miliar di safe deposit box  dan saya tidak pernah menyatakan itu berasal dari Bakrie Group," katanya.

Demikian pula dugaan bahwa dirinya bertemu Aburizal "Ical" Bakrie di Bali. Bahkan, Gayus menyebutkan, pesan BlackBerry Messanger (BBM) Sekretaris Satgas Denny Indrayana kepada istrinya, Milana, tak hanya untuk mengorek informasi, tetapi juga mengintimidasi mengenai siapa yang ditemui di Bali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com