Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini Presiden Terima Rapor Menteri

Kompas.com - 12/01/2011, 08:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com Setahun pelaksanaan program kerja Kabinet Indonesia Bersatu II, Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) masih memberikan rapor merah. Rapor merah diberikan karena target program kerja kabinet belum tercapai 100 persen hingga akhir tahun lalu.

Demikian diungkapkan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto saat ditanya pers, seusai rapat tentang kelanjutan penanganan bencana di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (11/1/2011) petang kemarin.

"Saya kira masih ada yang diberi warna merah. Akan tetapi, saya belum bisa menyebutkan kementerian dan lembaga mana dan berapa yang targetnya masih tak tercapai," ujar Kuntoro.

Menurut Kuntoro, seluruhnya ada 47 kementerian dan lembaga yang dievaluasi UKP4. "Penyebabnya bermacam-macam sehingga tak tercapai. Namun, UKP4 akan berikan catatan atas penyebabnya itu. Akan tetapi, catatan yang disampaikan kementerian dan kelembagaan itu tidak akan mengubah penilaian UKP4," katanya.

Saat disebutkan adanya faktor-faktor keterkaitan dengan kementerian lain seperti masalah regulasi dan pencairan anggaran serta kehati-hatian menjalankan proyek kementerian sehingga ada target yang tidak tercapai, Kuntoro membenarkan.

Hari ini diserahkan

Lebih jauh Kuntoro mengakui, semua laporan menteri atas capaian kinerja sudah selesai diolah UKP4. "Tinggal dibuat kesimpulannya dan secara teknis laporannya akan dijilid dulu, baru akan diserahkan Rabu ini kepada presiden," lanjut Kuntoro.

Selanjutnya, ujar Kuntoro, semuanya tergantung pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyikapi laporan evaluasi tersebut. "Laporan itu nanti Presiden yang menentukan, apakah perlu disidangkan di kabinet atau tidak, atau dipegang oleh Presiden sendiri untuk dipelajari lebih mendalam," katanya.

Disinggung soal hasil evaluasi UKP4 yang merah dapat memengaruhi reshuffle kabinet, Kuntoro mengaku tidak tahu-menahu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com